Menperin Sambut Baik Keputusan Industri Dapat Impor Langsung Gas

Oleh : Herry Barus | Rabu, 25 Januari 2017 - 04:06 WIB

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto (Ridwan/INDUSTRY.co.id)
Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto (Ridwan/INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Pemerintah mengizinkan industri untuk secara langsung melakukan impor gas sebagai upaya untuk menjamin pasokan gas bagi dunia industri di Tanah Air, sekaligus mendongkrak daya saingnya di era kompetisi global.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto setelah rapat terbatas tentang harga gas untuk industri yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (24/1/2017) , mengatakan saat ini sudah ada izin untuk dilakukan impor gas.

"Sudah diizinkan untuk dilakukan impor gas. Ya nanti akan dibahas bagaimana mekanismenya," kata Airlangga.

Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden tersebut, dibahas terutama mengenai regulasi impor gas dimana ada sektor-sektor tertentu yang diperbolehkan melakukan impor gas secara langsung.

"Tergantung nanti sektor apa yang diberikan, apakah ini sektor atau perwilayahan, nanti akan dibahas," ujarnya.

Airlangga mengatakan dari beberapa sektor yang belum terakomodasi harga gas baru tiga yang sudah diizinkan untuk melakukan impor gas yakni industri baja, petrokimia, dan pupuk.

"Sekarang ini sektornya yang baru diberikan adalah baja, petrokimia, dan pupuk. Ini kan karena menggunakan formula, maka masing-masing harus detail. Perusahaan per perusahaan. Nah ini yang harus ditindaklanjuti perusahaan perperusahaannya," tuturnya.

Setelah rapat tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden ingin industri lebih kompetitif dan berdaya saing ditunjang tingkat kemudahan bisnis yang semakin baik di Indonesia.

Dengan begitu, persoalan menyangkut gas akan segera diselesaikan oleh pemerintah agar harganya kompetitif.

"Maka diberikan ruang untuk industri agar bisa impor gas secara langsung dengan harga yang lebih rendah karena di Timur Tengah harga gas lebih rendah. Tapi tidak dibuka ruang untuk terciptanya 'middleman' atau perantara," jelas Pramono.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, kebijakan itu sebagai pertimbangan agar industri di dalam negeri lebih kompetitif dan berdaya saing serta mendorong ease of doing bussiness.

Menurutnya, Menteri ESDM diberi kesempatan untuk menentukan harga gas, karena struktur harga gas di Indonesia dibuat tetap, sehingga ketika harga minyak tinggi harga gas akan mengikuti lebih tinggi.

"Sekarang ini harga gas kita ada yang memang di 4 dolar AS per mmbtu, tapi juga ada rata-rata masih 6 dolar AS per mmbtu. Untuk itu, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres Nomor 40/2016) yang mengatur tentang hal tersebut agar harga bisa diatur di bawah 6 dolar, terutama untuk kepentingan pupuk, kepentingan petrokimia, dan sebagainya," kata Pramono, .


Komentar Berita

Industri Hari Ini

Jokowi Tinjau Tol Pekanbaru dumai

Minggu, 23 Februari 2020 - 02:09 WIB

Jokowi: Tol Pekanbaru-Dumai Sepanjang 131,48 Km Bisa Dipakai Sebelum Lebaran

Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan pembangunan jalan tol ruas Pekanbaru-Dumai. Secara umum, pembangunan ruas tol sepanjang 131,48 kilometer tersebut telah mencapai kurang lebih 90 persen…

Jojowi tinjau Tol Aceh

Minggu, 23 Februari 2020 - 01:01 WIB

Tinjau Simpang Susun Blang Bintang, Presiden: Alhamdulillah, Pembebasan Lahan Lancar

Tol dari Banda Aceh menuju Sigli ini 74 kilometer dan alhamdulillah pembebasan tanahnya berjalan dengan baik. Biasanya proses konstruksinya yang terhenti di pembebasannya, tapi di sini pembebasannya…

Jokowi resmikan pabrik rayon dan benang terbesar di Indonesia

Sabtu, 22 Februari 2020 - 23:05 WIB

Jokowi Resmikan Pabrik Rayon dan Benang Senilai Rp15.5 triliun di Riau

Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Riau pada Jumat, 21 Februari 2020, meresmikan fasilitas produksi rayon dan benang terintegrasi PT Asia Pacific Rayon.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

Sabtu, 22 Februari 2020 - 22:20 WIB

Apindo Minta Omnibus Law RUUCipta Kerja Hapus kewenangan KPPU sebagai hakim

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono meminta Omnibus Law RUUCipta Kerja menghapuskan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai hakim,…

Pekerja PT Timah - foto - IST

Sabtu, 22 Februari 2020 - 21:57 WIB

DPR Sayangkan Industri Timah Nasional Terbesar di Dunia Tapi Alami Kerugian

Kementerian Perindustrian didesak lebih memperhatikan sektor industri yang akan dimajukan, seperti membuat industri turunan timah. Timah kita itu adalah industri terbesar di dunia setelah China.…