INDUSTRY.co.id - Pemerintah mengizinkan industri untuk mengimpor gas secara langsung dengan harga yang relatif lebih rendah. Hal itu untuk mengantisipasi keluhan pelaku industri terkait harga gas yang cukup tinggi.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, kebijakan itu sebagai pertimbangan agar industri di dalam negeri lebih kompetitif dan berdaya saing serta mendorong ease of doing bussiness.
Menurutnya, Menteri ESDM diberi kesempatan untuk menentukan harga gas, karena struktur harga gas di Indonesia dibuat tetap, sehingga ketika harga minyak tinggi harga gas akan mengikuti lebih tinggi.
"Sekarang ini harga gas kita ada yang memang di 4 dolar AS per mmbtu, tapi juga ada rata-rata masih 6 dolar AS per mmbtu. Untuk itu, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres Nomor 40/2016) yang mengatur tentang hal tersebut agar harga bisa diatur di bawah 6 dolar, terutama untuk kepentingan pupuk, kepentingan petrokimia, dan sebagainya," kata Pramono, usai rapat terbatas, di Istana Negara, Selasa (24/1).
Ia menjelaskan, karena Perpres Nomor 40 tahun 2016 itu mengatur agar harga bisa di bawah 6 dolar AS per mmbtu, maka diberikan ruang kepada industri untuk bisa mengimpor gas secara langsung dengan harga yang lebih rendah.
Menurutnya, kebijakan untuk memberikan ruang kepada industri mengimpor gas secara langsung itu diambil karena di negara-negara Timur Tengah mengalami penurunan harga gas yang luar biasa.
"Rata-rata mereka harga gasnya adalah antara 3-3,5 dolar AS per mmbtu. Sehingga dengan transportasi dan sebagainya mudah-mudahan bisa jatuh sekitar 4,5 dolar (per mmbtu)," terangnya.
Namun, Pramono mengingatkan untuk tidak menggunakan perantara (middle man) dalam impor tersebut. Selain itu, kata Pramono, supaya harga gas bisa dikontrol, maka impor hanya diperbolehkan untuk industri-industri yang memang memerlukan.
"Itu diberlakukan izin oleh pemerintah, tidak dibuka ruang untuk terciptanya perantara. Kalau ini bisa dilakukan kami meyakini harga gas akan bisa diturunkan," pungkas Pramono.
