INDUSTRY.co.id, Jakarta -Asosiasi Penyelenggara Haji, Umroh dan Inbound Indonesia (Asphurindo) mendukung langkah pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dalam mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji (Si Patuh).
Hal tersebut dilakukan dengan mengadakan ‘Sosialisasi PMA Nomor 8 dan Sistem Patuh Umrah’ bagi para anggotanya, yang dilakukan Selasa, 10 April 2018 di Graha Jalapuspita Jakarta Pusat.
Ketua Umum Asphurindo Syam Resfiadi mengatakan, pihaknya maupun anggotanya siap mendukung program dari pemerintah ini , salah satunya melalui acara sosialisasi bagi anggota maupun para calon jamaah umrah dan haji.
“Selain PMA Nomor 8 ini, ada pula penyuluhan mengenai Sipatuh (Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus) dan juga pemaparan dari Lembaga Survey Usaha Pariwisata yang merupakan bagian dari rekanan Badan Sertifikasi Nasional yang ditunjuk oleh Kementerian Pariwisata dan Kanwil Pemerintah Daerah setempat,” jelas Syam.
Sosialisasi yang dihadiri langsung oleh Kasubdit Pemantauan Pengawasan Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama, Mulyo Widodo mendapatkan animo yang luar biasa dari para anggota Asphurindo baik yang sudah memiliki maupun yang sedang dalam proses memiliki PPIU.
Mengenai PMA Nomor 8 Tahun 2018 ini Widodo mengatakan bahwa,” Bagaimana PMA ini mengatur dan bagaimana pemerintah melakukan regulasi penyempurnaan yang mengakomodasi dari kebutuhan masyarakat, dan juga bagaimana pengaturan dari PPIU melaksanakan peran dan pelayanan masyarakat menjadi lebih baik.”
“Sementara Sipatuh ini merupakan aplikasi yang disiapkan dalam rangka mendukung PMA Nomor 8 tersebut. Ini merupakan harapan dari Menteri Agama, bahwasannya dengan Sipatuh kami melakukan pemantauan dan pengawasan kepada para PPIU dapat terselenggara dengan baik seperti misalnya aspek pelayanannya dan aspek administrasinya. Polanya adalah dari awal hingga akhir, yaitu mulai dari pendaftaran sampai kembali ke tanah air dapat terpantau,” jelas Widodo lagi.
Program Sipatuh ini sendiri rencananya akan di resmikan oleh Menteri Agama pada tanggal 17 April 2018.
