Pembangunan Pabrik Semen Rembang Harus Taat Hukum

Oleh : Irvan AF | Sabtu, 21 Januari 2017 - 09:31 WIB

Aksi protes petani Rembang menolak pembangunan pabrik semen. (Donal Husni/NurPhoto via Getty Images)
Aksi protes petani Rembang menolak pembangunan pabrik semen. (Donal Husni/NurPhoto via Getty Images)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) mengingatkan, pembangunan pabrik semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah agar menaati hukum, karena itu pihak perusahaan tidak perlu memaksakan kehendaknya.

Dalam pengajuan Peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung masyarakat Samin Jawa Tengah dimenangkannya, karena itu pabrik Semen Indonesia (Tbk) sebaiknya tidak perlu memaksakan kehendaknya, tetapi mencari solusi agar tidak menjadi masalah di kemudian hari, kata ketua APPTHI, Dr. Laksanto Utomo, mengomentari adanya PK terkait perjuangan Masyarakat Samin, di Jakarta, Jumat (20/1/2017).

Laksanto mengatakan, Putusan PK merupakan putusan akhir yang sudah mempunyai kekuatan hukum secara final. Agar hukum tetap menjadi panglima di negeri ini, Pemerintah daerah yang berarti Gubernur Jawa Tengah dan Direksi PT Semen Indonesia perlu menaati putusan PK itu.

"Artinya PT Semen Indonesia tak perlu kasak kusuk memaksakan kehendaknya, untuk segera beroperasi," katanya, seraya menambahkan, pihaknya mengapresiasi Kebijakan Gubernur Jateng, Gandjar Pranowo yang mencabut izin lingkungan terkait pembangunan Semen tersebut.

Tetap Cemas Sementara itu, wakil dari masyarakat Samin yang diwakili oleh tiga orang, Guritno, Sukinah dan Murtini kepada pers di Jakarta sepakat untuk menolak pembangunan semen di wilayahnya karena akan merusak lingkunan yang selama ini menjadi sumber mata pencahariannya.

"Kami dari perwakilan masyarakat Samin tetap cemas meskipun PK dari Mahkamah Agung sudah memenangkan kami, karena Gubernur Jawa Tengah, bukannya melaksanakan secara utuh, tetapi justru mengeluarkan izin baru yang substansinya, tetap memperbolehkan Semen Indonesia beroperasi," kata Guritno.

Dalam bahasa Jawa dikenal "lamis". Artinya, seolah mencabut izin yang telah diterbitkan, tetapi esensinya sama saja jika PT Semen Indonesia tetap diperkarakan beroperasi meskipun dengan memperbaiki sistem amdalnya.

"Kami masyarakat Samin akan berjuang sekuatnya agar PT Semen Indonesia dan semen apapun tidak merusak lingkungan sebagai mata pencaharian masyarakat yang sudah ratusan tahun menempati di wilayah itu," katanya.

Sementara, Sukinah menambahkan, lebih dari lima tahun terakhir, kami ibu-ibu masyarakat Samin-Rembang berjuang melawan "kezaliman" dari orang-orang yang tidak suka masyarakat Samin.

Meskipun kami tidak diberi penerangan, pengiriman makanan dari saudara-saudara kami dihambat, bahkan ada yang ditonjok aparat hukum, kami tidak takut dan tidak gentar. "Kekerasan tidak akan menyurutkan niat ibu-ibu Samin untuk membela hak ulayatnya. Kalau suruh milih, apakah ingin jadi petani atau buruh pabrik, pasti semua akan memilih menjadi petani,' katanya, dengan menambahkan, janganlah sumber kehidupan kami dirusak atas nama pembangunan.

Menjawab pertanyaan, ia mengatakan, kami menolak pabrik semen bukan karena itu milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tetapi kami juga berjuang penolakan pabrik semen Indosemen di Pati yang kini juga sedang memasuki gugatan di pengadilan. "Kami semua tidak anti pembangunan, tetapi kami minta perlakuan yang adil, bahwa tanah sebagai sumber mata pencaharian tidak perlu dirusak tetapi perlu dijaga semua agar tidak menimbulkan bencana di kemudian hari," tegas Sukinah.(iaf)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Masyarakat Aparuka Papua Berobat di Pos Satgas 754 Kostrad

Kamis, 09 Juli 2020 - 05:30 WIB

Masyarakat Aparuka Papua Berobat di Pos Satgas 754 Kostrad

Kepercayaan masyarakat terhadap TNI mendorong mereka untuk berobat ke pos Satgas Pamrahwan Yonif 754/ENK/20/3 Kostrad yang terletak di Distrik Baobado Kabupaten Deiyai, Papua. Demikian disampaikan…

Mengatasi Aksi Teriorisme Tugas Pokok TNI Selain Perang

Kamis, 09 Juli 2020 - 05:00 WIB

Mengatasi Aksi Teriorisme Tugas Pokok TNI Selain Perang

Pada dasarnya, peran dan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengatasi terorisme di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dimana salah satu…

Menko Polhukam Tegaskan Jangan Lakukan Demoralisasi Terhadap TNI

Kamis, 09 Juli 2020 - 04:30 WIB

Menko Polhukam Tegaskan Jangan Lakukan Demoralisasi Terhadap TNI

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD meyakini jika masa depan Indonesia lebih bagus dan maju asalkan tetap menjaga persatuan. Menurutnya, jangan sekali-kali…

Ilustrasi Jiwasraya (Sindonews.com)

Kamis, 09 Juli 2020 - 04:30 WIB

Utang Jiwasraya Ternyata Rp18 Triliun, Wamen BUMN Geleng-geleng: Antara Nilai Aset dan Liabilitas Hanya Sepertiga

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mengungkapkan bahwa kondisi utang PT Asuransi Jiwasraya (persero) per 31 Mei 2020, berdasarkan utang klaim kepada nasabah mencapai Rp18 triliun atau…

Penanaman 2.000 Bibit Bakau Libatkan Danyonmarhanlan IX dan Danlantamal IX

Kamis, 09 Juli 2020 - 04:00 WIB

Penanaman 2.000 Bibit Bakau Libatkan Danyonmarhanlan IX dan Danlantamal IX

Komandan Lantamal (Danlantamal) IX Laksamana Pertama TNI Budi Purwanto, S.T., M.M. membuka kegiatan Penanaman 2.000 bibit Bakau bersama Danyonmarhanlan IX Letkol Marinir Syahrial Isnadie dan…