Konflik Lahan Sawit Harus Segera Diselesaikan

Oleh : Hariyanto | Kamis, 22 Maret 2018 - 16:51 WIB

Kebun Kelapa Sawit (Ist)
Kebun Kelapa Sawit (Ist)

INDUSTRY.co.id -Jakarta- Maraknya konflik lahan sawit yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini, tidak terlepas dari kesalahan pemerintah masa lalu dalam pemberian izin. Karena itu,  dalam penyelesaian konflik lahan saat  ini, pemerintah harus berdiri ditengah-tengah dan bersikap adil  agar semua pihak tidak dirugikan dan mempunyai jalan keluar.

Pernyataan itu dikemukakan peneliti Daemeter Consultant Godwin Limberg serta Rimawan Pradiptya dan Rando Zakaria dari Lingkar Pembaruan Desa Agraria (KARSA) dalam sosialisasi hasil studi tentang “Kerugian  dan Biaya Tanah dan Sumber Daya alam” yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Godwin Limberg mengungkapkan, berdasarkan lima studi kasus yang dilakukannya, tangible cost dari konflik sosial bekisar US$ 70,000 hingga US$ 2,500,000. Tangible cost tersebut mewakili 51% hingga 88% dari biaya operasional dan 102% hingga 177% dari biaya investasi per hektar per tahun.

“Jika dihitung per tahun, untuk satu kejadian konflik, tangible cost berkisar antara US$ 500 hingga US$ 15,000 per hektar per konflik,” kata dia.

Godwin berpendapat,  biaya yang ditanggung korporasi sangat signifikan, dan merupakan penghambat produktivitas perusahaan.

Bahkan, biaya itu berpotensi membengkak.  Pasalnya hasil studi kasus menunjukkan bahwa 57% korporasi yang mengalami konflik awal, dapat mengalami konflik berulang pada kasus-kasus yang dianggap telah selesai.

Dia menambahkan, konflik tersebut cenderung terjadi pada masa produksi. Dari semua hasil evaluasi studi kasus yang kami lakukan, konflik umumnya terjadi pada masa-masa awal produksi.

Biasanya, pada masa itu, korporasi menanggapi agar tidak menghilangkan pendapatan dan keuntungan jika operasional sampai terhenti.

Godwin juga menyarankan, pentingnya pemerintah perlu membangun kapasitas pemangku kepentingan lokal.”Harus ada pihak di daerah yang bisa bertindak sebagai penengah antara korporasi dan masyarakat dalam sengketa lahan agar penyelesaiannya tidak berlarut-larut.”

   Rimawan Pradipti mengatakan, pemerintah harus membenahi tata kelola pemberian izin lahan untuk menghindari potensi konflik kedepan. Hal itu berarti perlu institusi-intitusi yang  kuat yang bertanggung jawab dalam mengatur perizinan agar perizinan lahan berada di lokasi yang clear and clean.

”Saat ini, institusi-intitusi yang ada masih rapuh sehingga mekanisme pasar tidak berjalan dengan baik akibat banyaknya celah yang bisa disalahgunakan.”

Rando Zakaria mengatakan, penyelesaian konflik lahan bukan masalah yang mudah. Karakteristik utama dari konflik adalah sifat konflik yang cenderung dinamis.

Sejalan dengan waktu, konflik yang semula sederhana dapat teresakalasi rumit. Namun disisi lain, konflik yang berkepanjangan dapat reda secara drastis maupun gradual.

Namun demikian, kata Rando, semua pihak sepakat bahwa konflik menimbulkan biaya yang sangat besar dan harus ditangani segera karena merugikan semua pihak

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi galon guna ulang

Senin, 27 Juni 2022 - 06:01 WIB

Komisioner KPPU: Secara Pribadi Saya Tidak Setuju Ada Pelabelan BPA

Komisioner┬áKomisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU), Chandra Setiawan, mengatakan secara pribadi tidak setuju ada pelabelan Bisfenol A (BPA) terhadap kemasan galon guna ulang. Alasannya menurut…

Atlet Tae Kwondo Yon Infantri 1 Marinir Peroleh Medali Emas

Senin, 27 Juni 2022 - 06:00 WIB

Atlet Tae Kwondo Yon Infantri 1 Marinir Peroleh Medali Emas

Atlet Taekwondo Yonif 1 Marinir yang berhasil meraih medali yaitu Prada Marinir Rama Julio Litik yang bertanding di kelas Under 58 kilogram berhasil merebut medali Emas, Prada Marinir Bagus…

PuslatpurMar 7 Lampon Gelar Gashuku Inkanas

Senin, 27 Juni 2022 - 05:00 WIB

PuslatpurMar 7 Lampon Gelar Gashuku Inkanas

Sebanyak 79 peserta Institut Karate Nasional ( Inkanas ) Cabang Banyuwangi melaksanakan latihan bersama ( Gashuku ) yang bertempat di lapangan apel Pusat Latihan Pertempuran Marinir ( Puslatpurmar…

Perajurit Petarung Brigif 4 Mar Tingkatkan Prestasi di Bhayangkara Presisi Run

Senin, 27 Juni 2022 - 04:30 WIB

Perajurit Petarung Brigif 4 Mar Tingkatkan Prestasi di Bhayangkara Presisi Run

Dalam rangka melaksanakan instruksi dan perintah harian Kasal Laksamana TNI Yudo Margono tentang Program Pembinaan Potensi SDM TNI AL di Jajaran Brigif 4 Marinir/BS, terkhusus Yonif 9 Marinir/Beruang…

Menteri BUMN Erick Thohir

Senin, 27 Juni 2022 - 04:03 WIB

Menteri BUMN Erick Thohir:Jika Sarinah Mampu Diubah, Kota Tua Harus Juga Bisa

Berkunjung ke Kota Tua, Jakarta Utara pada Minggu (26/6) siang mendatangkan banyak inspirasi bagi Menteri BUMN, Erick Thohir. Di kawasan seluas 1,3 km persegi, yang juga disebut Batavia Lama…