INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal merombak direksi BUMN karya dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada April 2018.
Langkah ini dilakukan menyusul maraknya kecelakaan kerja pada proyek infrastruktur.
Saat ini sejumlah direksi BUMN karya kemungkinan sedang berkemas untuk hengkang dari ruang kerja mereka.
Ini karena Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas telah memastikan bakal merombak jajaran direksi BUMN karya.
Kepastian itu diungkapkan langsung oleh Menteri BUMN, Rini Soemarmo.
"Tunggu saja, sabar, kan sudah mau RUPS (rapat umum pemegang saham)," kata Rini kepada Wartawan beberapa waktu lalu.
Perombakan direksi BUMN karya, menurut Rini, akan dilakukan pada rapat umum pemegang saham (RUPS) yang digelar awal April.
Lebih jauh Menteri BUMN pun memastikan Direksi PT Waskita Karya Tbk merupakan BUMN karya yang akan dirombak dalam RUPS yang digelar 6 April 2018.
Setelah Waskita, Kementerian BUMN juga akan merombak direksi BUMN konstruksi dan infrastruktur lainnya.
Langkah ini diikuti oleh penambahan posisi direktur keselamatan kerja atau direktur safety di setiap BUMN karya.
Hal ini dilakukan untuk menekankan pentingnya keselamatan dan keamanan kerja dalam proyek pembangunan.
Meski begitu Rini belum mau menjabarkan kriteria calon direktur safety yang akan ditunjuk.
Menurutnya, banyak kriteria untuk penanganan proyek infrastruktur.
Kami menyadari dengan proyeknya makin banyak otomatis kita melihat keamanan dalam proyek itu harus ditangani khusus langsung dari pusat, kata Rini.
Perombakan direksi serta penambahan direktur safety di BUMN karya bukan tanpa sebab.
Langkah ini dilatari oleh banyaknya kecelakaan kerja yang terjadi beberapa bulan terakhir pada proyek-proyek infrastruktur yang digarap oleh BUMN karya.
Salah satu yang menjadi sorotan publik adalah kecelakaan kerja pada proyek tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), yang berada di dekat gardu tol Kebon Nanas Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, pada Selasa (20/2/2018) pukul 03.00 WIB.
Kecelakaan ini menambah daftar proyek naas yang digarap Waskita.
Hal ini membuat Waskita menjadi perusahaan yang mengalami kecelakaan terbanyak yakni tujuh kasus dari sebanyak 14 kasus kecelakaan di sektor infrastruktur dalam tujuh bulan terakhir.
Untuk tahun ini saja, setidaknya telah terjadi sebanyak lima kecelakaan kerja pada proyek infrastruktur. Dua kecelakaan merupakan proyek Waskita.
Selain kasus tol Becakayu, ada kasus jalur kereta api Bandar Udara Soekarno Hatta yang longsor setelah hujan deras pada 5 Februari 2018.
Kecelakaan ini membuat seorang pengendara mobil tewas karena tertimbun longsoran material dari jalur kereta di underpass. Proyek ini sebelumnya digarap Waskita.
Sementara tiga kecelakaan berbeda di tahun 2018 melibatkan BUMN karya lainnya, yakni PT Hutama Karya, PT Adhi Karya Tbk, dan PT Wijaya Karya Tbk pada proyek double-double track (DDT) di Jalan Matraman Raya, Jakarta Pusat yang terjadi pada tanggal 4 Februari 2018.
Crane pengangkut beton roboh dan menewaskan empat pekerja, sejumlah pekerja juga mengalami luka.
Sebelum kasus crane roboh, Wijaya Karya sebelumnya juga bernasib apes pada proyek light rapid transit (LRT) di Jalan Kayu Raya, Pulo Gadung, Jakarta Timur tanggal 22 Januari 2018 lalu.
Dimana beton grinder pada proyek tersebut robih dan menimpa sejumlah pekerja. Beruntung tak ada korban jiwa.
Untuk proyek ini Wijaya Karya bertindak sebagai kontraktor untuk pembangunan lintasan LRT. Sementara PT Jakarta Propertindo Tbk (Jakpro) bertindak sebagai kontraktor utama.
Sementara kecelakaan pertama di tahun 2018 terjadi pada proyek jalan Tol Depok-Antasari tanggal 2 Januari 2018.
Kecelakaan disebabkan oleh robohnya beton grinder. Proyek ini dikerjakan PT Citra Marga Nusaphala Tbk melalui anak usahanya PT Citra Waspphutowa dan bekerja sama dengan PT Girder Indonesia.
Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, sementara kerugian ditaksir Rp2 miliar.
Kasus kecelakaan beruntun yang terjadi di proyek infrastruktur membuat Presiden Joko Widodo bertindak.
Melalui Kementerian PUPR, pada tanggal 21 Februari 2018 pemerintah melakukan moratorium sejumlah 34 proyek elevated atau proyek yang menggunakan konstruksi melayang untuk dilakukan evaluasi.
Setelah melakukan pemaparan ke pemerintah, saat ini proyek-proyek tersebut sudah kembali dikerjakan.
Meski begitu, proses evaluasi terhadap direksi BUMN karya tak berhenti.
Kementerian BUMN tetap bersikukuh menggenti direksi BUMN karya yang dianggap bertanggungjawab terhadap terjadinya sejumlah kecelakaan proyek infrastruktur.
Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN Ahmad Bambang mengatakan, perombakan direksi yang akan dilakukan diharapkan dapat dijadikan pelajaran bagi BUMN konstruksi lain agar lebih berhati-hati dalam mengerjakan proyek.
"Iya untuk pelajaran untuk yang lain. Perusahaan makin besar kok kita tidak sadar segala manajemennya tidak berubah. Itu yang harus dibenahi," ungkapnya di Kementerian PUPR akhir Februari lalu.
Menurut dia, kecelakaan kerja dalam pengerjaan proyek tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaksana proyek, melainkan juga merupakan tanggung jawab direksi.
"Sanksi ini kita berikan tentu saja sesuai tingkat kesalahannya. Waskita ada perombakan direksi, dan tentu saja beberapa BUMN Karya lain yang ada kecelakaan kerja juga kita review," jelas Ahmad.
Meski demikian, perombakan tersebut tak hanya dilakukan kepada Waskita Karya, namun juga pada BUMN karya lain.
"Karena Waskita duluan makanya diumumkan duluan. Kalau yang lain saya nunggu hasil auditnya sudah selesai belum," imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Utama Waskita Karya, Muhammad Choliq mengatakan bahwa dirinya siap jika jabatannya dicopot.
"Ya tidak apa-apa harus rela dong. Jabatan direksi itu amanah, kalau yang memberi amanah sudah mencabut ya kenapa?" ungkapnya.
Menurut Choliq, sebagai petinggi perusahaan, jajaran direksi seperti dirinya, bertanggung jawab terhadap kesalahan yang terjadi.
"Tapi apapun yang terjadi dalam perusahaan tetap direksi tanggung jawab. Tanggung jawab bertingkat-tingkat tentu ada bobot masing-masing," tegasnya.
Lebih jauh Choliq mengakui bahwa kelemahan di sektor tenaga kerja menjadi penyebab rentetan insiden kecelakaan proyek infrastruktur.
Jumlah tenaga kerja berbanding terbalik dengan produksi proyek yang ditangani.
"Ini sedang kita kaji secara baik, karena memang tiga tahun terakhir itu setiap tahunnya produksi tumbuh 100 persen, sedangkan tenaga kerja yang bertambah jauh di bawah itu," ujar Choliq.
Jumlah pertumbuhan tenaga kerja per tahun hanya berkisar 20% hingga 30% sejak kebanjiran order proyek infrastruktur nasional.
Semula, kata dia, Waskita Karya mendapatkan nilai investasi sebesar Rp10 triliun pada 2016, kemudian naik menjadi Rp45 triliun pada 2017.
Bahkan, kenaikan nilai tersebut ditargetkan Waskita Karya tumbuh mencapai Rp70 triliun pada 2018.
"Jumlah SDM ini harus jauh ditambah, ya mungkin inilah salah satu kesalahan daripada Waskita yang baru sadar setelah hal itu terjadi," ungkapnya.
Perbandingan jumlah produksi dengan tenaga kerja yang dimiliki dinilai jauh dari ideal dari sebuah pengerjaan proyek, lalu Waskita menurutnya mensiasatinya dengan melibatkan sub-kontraktor.
"Lebih dari 70% pekerjaan dikerjakan oleh sub-kontraktor, karena size-nya besar tidak mungkin dikerjakan sendiri," paparnya.
