Urgensi Pembentukan Holding BUMN Tambang

Oleh : Fahmy Radhi | Jumat, 16 Maret 2018 - 14:27 WIB

Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi Energi UGM (Foto Dok Industry.co.id)
Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi Energi UGM (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Mahkamah Agung (MA) telah menolak gugatan uji materil aturan holding BUMN Tambang yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat BUMN. Gugatan tersebut diajukan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2017, yang menghapus status 3 perusahan BUMN untuk dimasukan ke dalam holding BUMN Tambang, dinilai melanggar konstitusi karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang Undang Dasar (UUD) 1945, UU Keuangan Negara, UU BUMN, dan UU Minerba.

Namun, hasil putusan MA pada 6 Maret 2018 atas perkara itu menegaskan bahwa PP 47/2017 tidak melanggar ketentuan UU BUMN dan UU Keuangan Negara, sehingga tetap sesuai dengan tujuan UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3. Dengan hasil putusan MA itu, semua pihak, termasuk Koalisi Masyarakat Sipil, mestinya legowo menerima putusan MA, selanjutnya mendukung pembentukan holding BUMN Tambang bagi sebesarnya kemakmuran rakyat

Holding BUMN Tambang dibentuk berdasarkan PP 47/2017 yang menunjuk PT Asahan Inalum (Pesero) sebagai perusahaan induk BUMN Tambang dengan anggota terdiri dari: PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk. Salah satu tujuan pembentukan Holding Tambang adalah untuk memperkuat struktur keuangan, mencapai efisiensi dan integrasi usaha, serta menciptakan value creation, sehingga BUMN Tambang sehingga dapat bersaing di pasar global dan memenuhi pasal 33 UUD 1945

Pembentukan Holding Tambang menjadi semakin mendesak lantaran dipersiapkan untuk menguasai 51% saham Freeport Indonesia. Kendati Freeport sudah menyetujui kesepakatan dasar, termasuk recana smelterisasi dan divestasi 51% saham, tetapi Freeport  belum juga sepakat dengan mekanisme divestasi dan metode penetapan harga saham Freeport. Tidak bisa dihindari, perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan penetapan harga saham Freeport. Inalum sebagai Perusahaan Induk Holding BUMN tambang harus segera menyelesaikan perundingan tersebut agar 51% saham Freeport dapat segera digenggam oleh Pemerintah Indonesia.

Semakin berlarutnya proses divestasi 51% saham Freeport akan menimbulkan berbagai potensi resiko, baik resiko ekonomi, maupun resiko sosial dan politik. Resiko itu termasuk pemberian izin ekspor konsentrat kepada Freeport, yang ditenggarai melanggar UU Minerba. Selama PT Inalum tidak bisa segera menyelesaikan proses perundingan, maka selamanya Menteri ESDM akan dipaksa untuk memperpanjang izin ekspor konsentrat agar terhindar dari berbagai potensi resiko yang akan timbul.

Oleh karena itu, PT Inalum harus benar-benar berkomitmen secara serius dan terus menerus untuk segera menuntaskan perundingan terkait smelterisasi dan divestasi 51% sebelum 30 Juni 2018, sehingga izin ekspor tidak perlu diperpanjang lagi. Kalau PT Inalum tidak mampu menyelesaikan divestasi 51% saham saham Freeport hingga 30 Juni 2018, tidak dapat dihindari bahwa PT Inalum kemungkinan besar akan menghadapai hambatan lebih serius dari pihak Freeport.

Dr. Fahmy Radhi, MBA: Pengamat Ekonomi Energi UGM, Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Prajurit Marinir Surabaya Jaga Stamina Tubuh dengan Bermain Bulutangkis

Rabu, 03 Juni 2020 - 03:00 WIB

Prajurit Marinir Surabaya Jaga Stamina Tubuh dengan Bermain Bulutangkis

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan stamina dan imunitas tubuh guna menangkal virus corona (Covid-19), prajurit ‘Gurita Cakti’ (sebutan Yonif 5 Marinir) melaksanakan pembinaan fisik dengan…

Fenny Sweety, Konsultan Diet Sehat asal surabaya

Rabu, 03 Juni 2020 - 02:53 WIB

Konsultan Cantik Asal Surabaya Ini, Punya Saran Dasyat Hadapi New Normal

Jakarta-Setelah lama memberlakukan karantina atau istilah kerennya work from home (WFH), Pemerintah tengah mempersiapkan Indonesia memasuki fase new normal atau kenormalan baru di tengah pandemi…

Alvin Suryohadiprojo

Rabu, 03 Juni 2020 - 01:55 WIB

Soal Perusahaan Rintisan, Lawyer Ganteng Ini Punya Tiga Jurus Pendekatan Agar Mood Investor Tetap Tinggi

Jakarta-Dalam sepuluh tahun terakhir, perkembangan bisnis startup di Indonesia dapat dikatakan cukup pesat didukung oleh kemajuan teknologi digital serta tumbuhnya pengguna internet di tanah…

Pemprov Jabar kerjasama dengan Telkom University dan Cisco

Selasa, 02 Juni 2020 - 21:26 WIB

Pemprov jabar Gandeng Telkom University dan Cisco Wujudkan Kota Cerdas di Tengah Pandemi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Telkom University, dan Cisco setuju untuk berkolaborasi dalam inisiatif Kota Cerdas, yang salah satunya mendukung Ketahanan Pelayan Publik dalam menghadapi COVID-19…

Aktifitas bongkar muat pelabuhan

Selasa, 02 Juni 2020 - 20:19 WIB

PT Pelabuhan Indonesia II (IPC) Berhasil Cetak Pendapatan Rp3,5 triliun Periode Januari-April 2020

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC membukukan pendapatan sebesar Rp. 3,5 triliun selama periode Januari-April 2020. Dengan capaian ini, IPC masih optimistis pendapatan usaha perseroan…