Urgensi Pembentukan Holding BUMN Tambang

Oleh : Fahmy Radhi | Jumat, 16 Maret 2018 - 14:27 WIB

Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi Energi UGM (Foto Dok Industry.co.id)
Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi Energi UGM (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Mahkamah Agung (MA) telah menolak gugatan uji materil aturan holding BUMN Tambang yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat BUMN. Gugatan tersebut diajukan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2017, yang menghapus status 3 perusahan BUMN untuk dimasukan ke dalam holding BUMN Tambang, dinilai melanggar konstitusi karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang Undang Dasar (UUD) 1945, UU Keuangan Negara, UU BUMN, dan UU Minerba.

Namun, hasil putusan MA pada 6 Maret 2018 atas perkara itu menegaskan bahwa PP 47/2017 tidak melanggar ketentuan UU BUMN dan UU Keuangan Negara, sehingga tetap sesuai dengan tujuan UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3. Dengan hasil putusan MA itu, semua pihak, termasuk Koalisi Masyarakat Sipil, mestinya legowo menerima putusan MA, selanjutnya mendukung pembentukan holding BUMN Tambang bagi sebesarnya kemakmuran rakyat

Holding BUMN Tambang dibentuk berdasarkan PP 47/2017 yang menunjuk PT Asahan Inalum (Pesero) sebagai perusahaan induk BUMN Tambang dengan anggota terdiri dari: PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk. Salah satu tujuan pembentukan Holding Tambang adalah untuk memperkuat struktur keuangan, mencapai efisiensi dan integrasi usaha, serta menciptakan value creation, sehingga BUMN Tambang sehingga dapat bersaing di pasar global dan memenuhi pasal 33 UUD 1945

Pembentukan Holding Tambang menjadi semakin mendesak lantaran dipersiapkan untuk menguasai 51% saham Freeport Indonesia. Kendati Freeport sudah menyetujui kesepakatan dasar, termasuk recana smelterisasi dan divestasi 51% saham, tetapi Freeport  belum juga sepakat dengan mekanisme divestasi dan metode penetapan harga saham Freeport. Tidak bisa dihindari, perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan penetapan harga saham Freeport. Inalum sebagai Perusahaan Induk Holding BUMN tambang harus segera menyelesaikan perundingan tersebut agar 51% saham Freeport dapat segera digenggam oleh Pemerintah Indonesia.

Semakin berlarutnya proses divestasi 51% saham Freeport akan menimbulkan berbagai potensi resiko, baik resiko ekonomi, maupun resiko sosial dan politik. Resiko itu termasuk pemberian izin ekspor konsentrat kepada Freeport, yang ditenggarai melanggar UU Minerba. Selama PT Inalum tidak bisa segera menyelesaikan proses perundingan, maka selamanya Menteri ESDM akan dipaksa untuk memperpanjang izin ekspor konsentrat agar terhindar dari berbagai potensi resiko yang akan timbul.

Oleh karena itu, PT Inalum harus benar-benar berkomitmen secara serius dan terus menerus untuk segera menuntaskan perundingan terkait smelterisasi dan divestasi 51% sebelum 30 Juni 2018, sehingga izin ekspor tidak perlu diperpanjang lagi. Kalau PT Inalum tidak mampu menyelesaikan divestasi 51% saham saham Freeport hingga 30 Juni 2018, tidak dapat dihindari bahwa PT Inalum kemungkinan besar akan menghadapai hambatan lebih serius dari pihak Freeport.

Dr. Fahmy Radhi, MBA: Pengamat Ekonomi Energi UGM, Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Gubernur Sumatera Utara, H. Edy Rahmayadi (kemeja putih) didampingi Direktur BTN, Budi Satria (kanan), sedang berbincang-bincang dengan calon konsumen KPR BTN ketika sedang melakukan akad kredit di Medan, Sumatera Utara, Senin (22/04/2019).

Selasa, 23 April 2019 - 01:35 WIB

Bank BTN Gelar Akad Kredit Massal untuk 8.500 Unit Rumah Bernilai Rp1 Triliun

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), atau Bank BTN, menggelar akad massal untuk 8.500 unit rumah yang digelar secara serentak di seluruh kantor cabang perseroan dengan total nilai mencapai lebih…

Prince Hassan Resmikan Klinik Bantuan BAZNAS Untuk Pengungsi Palestina

Senin, 22 April 2019 - 21:01 WIB

Prince Hassan Resmikan Klinik Bantuan BAZNAS Untuk Pengungsi Palestina

Presiden Jordan Medical Aid For Palestinians (MAP), Prince El Hassan Bin Talal, meresmikan klinik bantuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk pengungsi Palestina di Yordania. “Klinik…

Traveloka Epic Sale 2019

Senin, 22 April 2019 - 20:46 WIB

Mudahkan Pengguna Wujudkan Impian Liburan Hari Raya, Traveloka Hadirkan EPIC Sale 2019

Para pengguna Traveloka sebentar lagi akan dapat menikmati potongan harga terbatas yang luar biasa melalui program khusus Traveloka Epic Sale. Program yang akan berlangsung pada tanggal 24-27…

Capres Prabowo Subianto (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 22 April 2019 - 20:30 WIB

Capres Prabowo Sakit, Tak Bisa Bertemu Utusan Capres Jokowi

Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo menyebutkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tidak bisa bertemu…

Ilustrasi Industri Manufaktur (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Senin, 22 April 2019 - 20:15 WIB

Kejar Target Pertumbuhan Industri 5,4 Persen, Ini Program Strategis Menperin

Kementerian Perindustrian terus berupaya menciptakan sumber daya manusia (SDM) kompeten terutama yang siap menghadapi era industri 4.0.