INDUSTRY.co.id - Jakarta- Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira memberi sejumlah saran kepada pemerintah agar proyek infrastruktur dengan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) menjadi lebih menarik bagi investor.

"Pemerintah harus membantu mempercepat pembebasan lahan proyek. 40 persen problem proyek infrastruktur kita ada di pembebasan lahan," ujar Bhima saat dihubungi awak  media di Jakarta, Selasa (6/3/2018)

Menurut Bhima, kinerja Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang diharapkan bisa menjadi solusi persoalan pembebasan lahan, masih belum efektif.

"Terutama karena pemerintah tidak bisa mengatur kenaikan harga tanah. Jadi ketika info proyek bocor, makelar tanahnya bermain," kata Bhima.

Selain soal pembebasan lahan, Bhima juga menyoroti soal perizinan terutama antara pemerintah pusat dan daerah yang seringkali tidak sinkron satu sama lain.

"Proses perizinan harus disinkronkan antara pusat daerah. Pemerintah sudah keluarkan perpres soal satgas investasi, tinggal implementasinya dipercepat," katanya.

Ia juga menyebutkan perlunya ada insentif fiskal bagi pihak swasta yang masuk ke proyek infrastruktur bisa berupa 'tax allowance'a atau 'tax holiday'. Kemudian, dari sisi pembiayaan, perlu adanya kemudahan dalam mendapatkan pendanaan.

"Misalkan sindikasi bank BUMN untuk salurkan kredit konstruksi dengan bunga murah atau diskon pajak bagi penerbitan obligasi swasta," ujar Bhima.

Saat ini, terdapat sebanyak 69 persen komitmen Penanaman Modal Dalam Negeri (PDMN) dan 73 persen komitmen Penanaman Modal Asing (PMA) tak terealisasi. Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, sebanyak 190 komitmen investasi senilai Rp351 triliun dan 50 miliar dolar AS mangkrak atau belum terealisasi.

Saat ini ada 34 proyek infrastruktur yang ditawarkan dengan skema PINA dengan nilai proyek 25,8 miliar atau setara Rp354,75 triliun. Proyek tersebut meliputi Jalan Tol di Sumatera Utara oleh PT Hutama Marga Waskita dengan nilai 1,01 miliar dolar AS atau Rp13,89 triliun oleh PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), dan pembangkit listrik dua proyek senilai 1,07 miliar dolar AS atau sekitar Rp14,71 triliun.

Proyek selanjutnya yaitu pembangkit listrik enam proyek oleh PT Indonesia Tower 5,8 miliar dolar AS atau senilai Rp79,75 triliun, proyek transmisi listrik satu proyek oleh PT PLN senilai 2,04 miliar dolar AS atau Rp28,05 triliun, dan proyek pengembangan Bandara Kertajati atau BIJB fase 2 dan aerocity mencapai 2,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp30,25 triliun.

Selain itu, proyek Bandara Kulon Progo DIY oleh PT Angkasa Pura I dan PT PP senilai 495 juta dolar AS atau senilai Rp6,81 triliun, proyek pesawat R-80 oleh PT Regio Aviasi Industri (RAI) senilai 1,6 miliar dolar AS Rp21,92 triliun, serta proyek pengembangan area terintegrasi Pulau Flores oleh Flores Prosperindo, Ltd senilai 1 miliar dolar AS atau Rp13,75 triliun.

Terkait pembangunan infrastruktur, saat ini investasi yang dibutuhkan sepanjang 2015-2019 yaitu mencapai Rp4.769 triliun dengan sumber investasi berasal dari APBN/APBD sebesar 41,3 persen atau sekitar Rp1.951,3 triliun, BUMN sebesar 22,2 persen atau Rp2.817,7 triliun, dan partisipasi swasta sebesar 36,5 persen atau Rp1.751,5 triliun.