INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pemerintah masih tetap fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur pada tahun keempat Kabinet Kerja terbentuk. Lantas program prioritas apa saja yang sudah rampung dikerjakan?
Waktu terus bergulir dengan cepat, tanpa terasa masa pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo telah berkuasa hampir empat tahun.
Selama tempo tadi pemerintah mengaku fokus mempercepat pembangunan infrastruktur.
Program ini dianggap sangat fundamental dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Harus diakui, pada banyak tempat, proyek-proyek pembangunan infrastruktur memang terlihat menggeliat.
Bukan hanya di Ibu Kota negara, namun hingga ke pelosok-pelosok negeri.
Kendati begitu, banyak orang yang masih mengkritisi, lantaran manfaatnya belum begitu nyata terlihat, terutama dalam menyerap tenaga kerja.
Begitu pula dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional, yang ternyata masih jauh dari target yang ditetapkan.
Dalam Seri Analisis Makro Ekonomi yang dilakukan LPEM FEB UI bertajuk Indonesia Economic Outlook 2018 beberapa waktu lalu diuraikan bahwa alokasi anggaran infrastruktur yang demikian besar ternyata tak sebanding dengan manfaat yang diperoleh sehingga dinilai paradoks.
Jika anggaran infrastruktur pemerintah tumbuh sekitar 177% dari tahun 2014 sampai 2017, mengapa pertumbuhan belanja keseluruhan infrastruktur (publik dan swasta) stagnan pada tahun 2017?
Selain itu, jika infrastruktur menurunkan biaya logistik dan transaksi, mengapa kenaikan besar dalam penyediaan infrastruktur tidak diikuti dengan peningkatan yang cukup besar dalam pertumbuhan PDB di tahun 2017?
Sementara Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai terjadi anomali dari pembangunan proyek infrastruktur yaitu penyerapan tenaga kerja dan upah buruh bangunan yang menurun.
Dengan semakin meningkatnya infrastruktur, idealnya penyerapan tenaga kerja harusnya juga ikut naik.
Direktur Indef, Enny Sri Hartati mengakui, dampak infrastruktur memang baru bisa sepenuhnya dirasakan pada jangka panjang, namun seharusnya dalam jangka pendek manfaat tersebut sudah mulai terlihat seperti meningkatnya penyerapan tenaga kerja terutama tenaga kerja sektor konstruksi.
"Memang ada time-lag, pembangunan infrastruktur tidak serta merta hasilnya dapat dinikmati dalam jangka waktu dekat, tapi minimal ada akselerasinya," kata Enny.
Seolah menjawab keraguan sejumlah pihak tersebut pemerintah melalui Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan realisasi pembangunan infrastruktur tahun 2017, baik berupa jalan, jembatan, irigrasi, perumahan dan sarana lainnya.
Dalam siaran pers yang diterima redaksi INDUSTRY.co.id beberapa waktu lalu, pemerintah secara rinci memaparkan pencapaian program infrastruktur tahun 2017 yakni, dalam rangka kelancaran konektivitas dari target pembangunan jalan sepanjang 778 kilometer tercapai 712 kilometer.
Lalu pembangunan jembatan dari target 8.648 meter tercapai 9.473 meter termasuk 14 unit jembatan gantung, dan jalan tol dari target beroperasi 392 kilometer tercapai 156,6 kilometer
Beberapa jalan tol yang sudah rampung tertunda peresmiannya di bulan Januari dan Februari 2018. Sumber pendanaan dari 156,6 km jalan tol yang beroperasi tahun 2017, sepanjang 20,5 km dari APBN dan 135,1 km dari non APBN, ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya.
Untuk mendukung ketahanan air dan pangan nasional, dari target pembangunan bendungan sebanyak 39 bendungan, 36 bendungan diantaranya sudah dimulai dan dalam tahap konstruksi.
Untuk air baku dari target 4,45 m3 per detik tercapai 4,34 m3 per detik, dari target embung 114 buah tercapai 117 buah, dari target sarana prasarana pengendalai banjir dan lahar 28 buah tercapai 29 buah, dari target jaringan irigasi 77.126 ha tercapai 225.993 ha yang terdiri dari irigasi pusat 61.498 ha dan daerah 164.495 ha, dan dari target jaringan irigasi tambak 1.750 ha tercapai 1.750 ha.
Dari sisi infrastruktur permukiman, dari target pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) 4.997 liter per detik tercapai 4.832 liter per detik, dari target penanganan kawasan kumuh 1.058 ha tercapai 5.961 ha, dan dari target sanitasi persampahan 2,8 juta kepala keluarga (KK) tercapai 2,6 juta KK.
Sektor perumahan, Kementerian PUPR telah membangun rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan dukungan pembiayaan. Target Rusun 13.253 unit tercapai 13.251 unit, target rumah khusus 5.038 unit tercapai 5.047 unit, target rumah swadaya 110.000 tercapai 112.732 unit.
Selain itu, target dukungan pembiayaan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) 331.623 unit tercapai 255.093 unit dan Subsidi Bantuan Uang Muka dari target 278.000 unit tercapai 206.596 unit.
Mempertegas laporan tadi, sebelum membuka forum kebangsaan sekaligus Dies Natalis ke-68 Universitas Indonesia di Depok, Jumat (2/2), Presiden Jokowi memaparkan sejumlah pencapaian infrastruktur yang telah dikerjakan pemerintah selama hampir empat tahun terakhir.
Mulai dari pembangunan jalan Trans Sumatera, dan Trans Papua guna membuka isolasi serta mempermudah akses keluar masuk.
Selanjutnya, perbaikan kantor perbatasan di Entikong, serta beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Kantor perbatasan direnovasi sebagus mungkin, karena hal itu menjadi harga diri Indonesia sebagai bangsa dan tetangga negara lain.
Pembangunan juga merambah ke waduk demi menjamin ketersediaan air di beberapa daerah Indonesia yang sepanjang tahun mengalami kekeringan.
"Jadi infrastruktur yang dibangun bukan untuk pembangunan ekonomi saja tapi infrastruktur berkeadilan," tandasnya.
Meski begitu menurutnya pemerintah tetap membutuhkan bantuan masyarakat, guna membuat Indonesia lebih baik.
Sementara untuk tahun ini Presiden kembali menyampaikan komitmennya bahwa semua daerah di Indonesia dipastikan akan merasakan percepatan pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, hal itu akan ia lakukan demi memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Kami hubungkan yang tidak terhubung. Kami menyentuh yang tidak tersentuh. Pemerataan yang selama ini merasa dilupakan," kata Jokowi.
Terkait hal tersebut, pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 pemerintah menaikan anggaran infrastruktur menjadi Rp Rp410,4 triliun.
Anggaran tadi tercatat naik sekitar 5,2% dari anggaran infrastruktur 2017 lalu.
Dana tersebut akan dialokasikan untuk membangun jalan baru sebesar 832 kilometer, pembangunan jalan tol 33 kilometer, pembangunan jembatan 15.373 meter, dan prasarana kereta api sepanjang 639 kilometer.
Selain itu, pemerintah menargetkan membangun bandara baru di delapan lokasi, peningkatan internet desa di 110 lokasi, dan pembangunan BTS di daerah terisolir di 380 lokasi.
Sementara itu, untuk penyediaan dan kualitas perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di 2018 pemerintah menargetkan membangun 13.405 unit rumah susun dan pemberian bantuan stimulan untuk sebanyak 174.300 ribu unit rumah.
