INDUSTRY.co.id - Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah memiliki dilema dalam membuat regulasi terkait ekonomi digital antara membuka ruang inovasi dan menjaga kepentingan publik.
"Kami mencari titik keseimbangan di antara memberikan keleluasaan dan menjaga kepentingan publik untuk kemudian membuat aturan yang bisa mencerminkan itu," kata Sri Mulyani dalam sebuah seminar di Jakarta, Rabu (21/2/2018)
Sri Mulyani menilai respon pemerintah terhadap perkembangan teknologi digital perlu memerhatikan kesempatan yang sama bagi setiap masyarakat.
Hal tersebut dilakukan melalui mekanisme alokasi dalam kebijakan anggaran untuk menciptakan akses yang relatif sama (level playing field).
"Pemerintah berupaya membuka seluas-luasnya ruang inovasi dan kreativitas termasuk tidak merusuhi dari sisi birokasi," ucap Sri Mulyani kepada awak media.
Namun, kata dia, di satu sisi pemerintah juga menyadari bahwa setiap manusia mempunyai insting yang bisa mencelakakan orang lain, baik berupa keserakahan maupun kekhawatiran risiko moral (moral hazards).
Penyusun kebijakan ekonomi digital juga menghadapi tantangan untuk selalu mengejar perkembangan teknologi yang seringkali lebih cepat dibanding proses pembuatan regulasinya.
"Baru mau membuat draf PMK (peraturan Menteri Keuangan) muncul lagi yang lain. Ini seperti balapan yang terus-menerus," ucap Sri Mulyani.
