INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kinerja keuangan emiten pelat merah sektor konstruksi dan anak usahanya amat moncer, prospeknya juga mengkilap. Sayangnya ada masalah arus kas yang membuat harga saham melorot sepanjang 2017 lalu.

Saat mulai memegang tampuk kekuasaan tahun 2014 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berkomitmen untuk menggenjot pembangunan infrastruktur nasional, karena Indonesia dipandang jauh tertinggal dibanding ketersediaan infrastruktur di banyak negara.

Komitmen itu diwujudkan dengan melipatgandakan alokasi anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN). Pada APBN 2015 mencapai Rp 290,3 triiliun.

Alokasinya meningkat menjadi Rp 317,1 triliun di 2016 dan tahun 2017 mencapai Rp387,3 triliun. Pada tahun 2018 pemerintah akan menggenlontorkan dana lebih dari Rp 410 triliun.

Anggaran pembangunan infrastruktur dipastikan terus meningkat hingga 2019 karena pemerintah punya target-target pembangunan infrastruktur yang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Berdasarkan perhitungan Bappenas, biaya yang dibutuhkan untuk seluruh sektor infrastruktur hingga 2019 mendatang mencapai Rp 5.519,4 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar 40,1% atau sebesar Rp 2.215,6 triliun bersumber dari APBN, sisanya investasi BUMN serta partisipasi swasta.

Fakta tadi membuat perusahaan yang bergerak di sektor kontruksi dan infrastruktur bak ketiban durian runtuh. Bukan hanya sebagai kontraktor, mereka juga diberi peran luas dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur.

Perusahaan berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) malah dapat mandatory mensukseskan program infrastruktur pemerintah.

Sentimen itu membuat kinerja saham perusahaan konstruksi maupun anak usahanya sangat digandrungi oleh pemodal di lantai bursa.

Pada periode 2014 2016 saham-saham konstruksi dan infrastruktur melesat bak meteor.

Tapi kondisi itu tidak berlanjut di tahun 2017, malah bertolak belakang.

Sejak awal 2017 performa saham-saham emiten kontruksi dan infrastruktur serta anak usahanya meredup, bahkan jauh tertinggal dari kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang naik nyaris 20% sepanjang 2017.

Sebenarnya tidak ada yang salah pada kinerja fundamental emiten konstruksi dan infrastruktur. Rata-rata menunjukan pertumbuhan yang mengesankan baik dari sisi pendapatan maupun laba bersih.

Pada kuartal III 2017 PT Adhi Karya Tbk (ADHI) mengumpulkan laba Rp 205,43 miliar naik sebesar 77% dari periode yang sama tahun 2016, lalu PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) maraup laba Rp 1,12 triliun dari Rp 658,08 miliar.

Selanjutnya laba PT Waskita Karya Tbk (WSKT) melonjak jadi Rp 2,91 triliun dari Rp 1,09 triliun, Lalu PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) bukukan laba Rp 762,93 miliar naik 46,08% dari Rp 522,26 miliar.

Untuk perusahaan swasta tercatat PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) yang meraup laba bersih Rp 1,28 triliun atau naik 802% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Kemudian laba PT Acset Indonusa Tbk (ACST) melesat 178% menjadi Rp 111,83 miliar. Sedangkan PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (DGIK) labanya naik 180% dari Rp 7,23 mmiliar menjadi Rp 20,31 miliar.

Penurunan saham konstruksi & infrastruktur di tengah kinerja fundamentalnya yang cemerlang dipandang analis lebih sebabkan kekhawatiran investor terhadap arus kas.

Jadi, cukup unik ketika pendapatan bertumbuh, tapi dari sisi arus kas negatif," kata Kepala Riset PT Koneksi Kapital Marolop Nainggolan.

Kondisi tadi menurutnya mengindikasikan pembayaran proyek yang dikerjakan selama tahun lalu belum seluruhnya dibayar oleh pihak pemberi proyek.

Dengan begitu, piutang yang tercatat di laporan keuangan otomatis meningkat.

Pandangan senada diungkapkan Analis PT Recapital Asset Managemen Kiswoyo Adi Joe.

Namun dia mengingatkan manajemen emiten konstruksi akan mampu mengatasi masalah arus kas tersebut diantaranya melakukan divestasi sebagaimana langkah yang sedang dilakukan WSKT terhadap 10 ruas tolnya, lalu skema sekuritisasi yang dilakukan JSMR terhadap jalan tol Jagorawi, penerbitan obligasi sebagaimana akan ditempuh WIKA, serta berbagai skema pendanaan eksternal lainnya.

Karena itu menurutnya, sebenarnya tidak ada alasan kuat bagi investor untuk melepas saham-saham kontruksi. Sebaliknya saat ini momentum tepat untuk kembali mengakumulasinya sebelum rebound.

Selain sudah undervalue, saham - saham emiten kontruksi BUMN ini juga punya prospek cemerlang ke depan, ujarnya.

Yakin akan kembali berjaya, sejumlah lembaga sekuritas pun menyematkan rekomendasi beli terhadap saham-saham sektor tersebut seperti termuat dari hasil riset yang diterbitkan PT Mega Capital Indonesia.

Perusahaan ini merekomendasikan saham PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Selain itu ada saham PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) dan PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) yang masuk dalam jajaran rekomendasi beli Mega Capital di tahun 2018.

Rekomendasi positif untuk sektor konstruksi juga disampaikan oleh Analis PT Investa Saran Mandiri, Hans Kwee. Ia merekomendasikan saham PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), dan PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP).

Menurutnya emiten konstruksi itu mampu mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih hingga kuartal III 2017, meski dibarengi dengan arus kas yang negatif. Ke depan, prospek bisnis ketiganya terbilang cukup positif hingga tahun 2018 mendatang.

"Jadi tahun depan saya masih percaya dengan kinerja ketiganya," kata Hans Kwee.

Emiten-emiten konstruksi diyakini bakal melanjutkan ekspansinya di tahun 2018 seiring masih berlanjutnya program infrastruktur pemerintah.

Ini terlihat dari alokasi belanja modal (capex) emiten yang masih cukup tinggi.

Salah satunya WSKT yang mematok belanja modal hingga Rp 20 triliun di 2018. Kemudian PT Adhi Karya Tbk (ADHI) yang menganggarkan capex Rp sebesar Rp10,2 triliun pada 2018, meningkat 191% YoY.

Adapun PTPP telah menganggarkan Rp 21 triliun untuk belanja modal di 2018. Nilai belanja modal ini meningkat dua kali lipat dibandingkan capex 2017 sebesar Rp 10 triliun.

Direktur Keuangan PTPP Agus Purbianto pernah mengatakan dalam lima tahun ke depan perseroan membutuhkan belanja modal dalam jumlah besar antara Rp 21 triliun-Rp 25 triliun per tahun.

Dana tersebut dibutuhkan untuk membiayai investasi pada anak-anak perusahaan dan pengembangan bisnis. Untuk belanja modal 2018, perseroan menyiapkan dana kas internal maupun opsi pendanaan eksternal, seperti penerbitan obligasi berkelanjutan, pinjaman bank maupun opsi lainnya.