INDUSTRY.co.id - Jakarta- Kementerian Perhubungan akan memfokuskan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2019 untuk program pengembangan infrastruktur dan konektivitas pada daerah tertinggal dan kawasan perbatasan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (1/2/2018) mengatakan penyusunan RKA 2019 juga merupakan tahapan awal proses perencanaan dan merupakan tahun pembangunan kelima sebagai perwujudan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.
"Dalam mewujudkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, Kementerian Perhubungan diamanatkan untuk melaksanakan pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman. Untuk itu, dibutuhkan peran serta Kemenhub melalui program prioritas pembangunan daerah afirmasi melalui percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan," katanya.
Budi menyebutkan alokasi anggaran Kemenhub terus mengalami peningkatan pada kurun waktu 2016 sampai 2018 yaitu 2016 sebesar Rp43.15 triliun, pada 2017 sebesar Rp45,98 triliun, dan pada 2018 sebesar Rp48,20 triliun.
Namun, peningkatan alokasi anggaran tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi.
"Sesuai arahan Bapak Presiden kita didorong untuk mencari pendanaan alternatif diluar APBN melalui Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha, peningkatan peran BUMN, Pembiayaan Infrastruktur Non APBN), Pembiayaan dengan skema Surat Berharga Syariah Negara dan investasi swasta murni untuk proyek-proyek yang bersifat strategis dan bernilai ekonomis tinggi," ujarnya.
Dia menambahkan APBN dapat difokuskan untuk pendanaan infrastruktur pada daerah tertinggal, terdalam, terluar, rawan bencana dan perbatasan negara yang secara finansial tidak menguntungkan, sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai dalam rangka mewujudkan pembangunan Indonesia sentries.
