INDUSTRY.co.id - Bogor- Institut Pertanian Bogor (IPB) merekomendasikan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) sebagai upaya mengimbangi masuknya beras impor dan melindungi petani.
"Kebijakan impor harus diimbangi dengan kenaikan HPP, karena saat ini petani sedang menikmati harga gabah panen Rp5 ribu per kg," kata Direktur Kajian Strategis Kebijakan Pertanian (KSKP) IPB Prof Dodik Ridho Nurrochmat dalam jumpa media di IPB International Convention Center, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (22/1/2018)
Dodik mengatakan saat ini publik tengah dihadapkan pada pro dan kontra impor beras serta sengkarutnya data perberasan nasional.
Menurutnya, persoalan beras tidak hanya masalah tunggal, namun menyangkut berbagai dimensi, kompleks, dan kait mengkait salah satunya adalah akurasi data pertanian khususnya perberasan.
"Agar tidak terjadi perdebatan berlanjut dan tidak berujung, IPB memberikan rekomendasi strategi jangka pendek, menengah, dan panjang, terkait perberasaan nasional," kata Dodik.
Untuk strategi jangka pendek, IPB merekomendasikan impor beras dilakukan segera oleh Bulog untuk menjamin ketersediaan stok beras nasional.
Strategi berikutnya, pemerintah harus menaikkan HPP dengan menggunakan keuntungan yang diperoleh Bulog dari selisih harga beras impor dan harga beras yang dijual di dalam negeri.
Kenaikan HPP ini, menurut dia, akan menjamin tidak terjadi penurunan harga beras secara dratis yang merugikan petani.
"Agar petani dapat menikmati keuntungan yang wajar pada saat panen raya," kata Dodik.
Menurut dia, kenaikan HPP tersebut seharusnya di atas harga pasar.
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015, HPP sebesar Rp3.700 per kg gabah kering panen (GKP).
Sementara itu, saat ini petani sedang menikmati harga jual GKP Rp5 ribu sampai dengan Rp5.500 per kg. (Ant)
