INDUSTRY.co.id - Jakarta- Sekretaris Bidang Polhukam DPP PKS Suhud Alynudin menyatakan, mahar politik itu ibarat residu atau sampah dalam demokrasi, sehingga pihaknya juga merekomendasikan adanya pembatasan biaya kampanye untuk mengatasi politik berbiaya tinggi.
"Padahal itu bisa diminimalisir dengan pemanfaatan mesin partai dan partisipasi kader dan aturan pembatasan biaya kampanye," kata Suhud Alynudin dalam rilis PKS, Senin (15/1/2018)
Menurut Suhud, pada saat ini sistem pemilu terbuka yang dianut di Indonesia membuat politik berbiaya mahal.
Karena itu, ujar dia, guna menekan penggunaan politik uang secara signifikan, perlu ada regulasi yang tegas memasukkan klausul pembatasan biaya kampanye.
"Jika ingin menutup polemik maka ganti sistem pemilu atau masukkan klausul pembatasan biaya kampanye dalam undang-undang," pungkasnya.
