INDUSTRY.co.id, Jakarta Jumlah backlog (kekurangan ketersediaan) rumah di Indonesia pada tahun 2015 diklaim pemerintah menurun menjadi 11,4 juta unit.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa Program Satu Juta Rumah akan tetap dilanjutkan pada tahun 2017. Pasalnya, backlog perumahan bagi masyarakat di Indonesia masih cukup tinggi sehingga penyediaan perumahan melalui Program Satu Juta Rumah sangat diperlukan.
Program Satu Juta Rumah akan tetap dilanjutkan di tahun 2017 ini, ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono usai memimpin rapat koordinasi dengan para pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (3/1).
Berdasarkan data BPS pada 2015 menunjukkan bahwa sekitar 82,8 persen masyarakat Indonesia sudah memiliki rumah sendiri, sementara sisanya 17,2 persen masih menyewa, tinggal bersama orangtua, dan bahkan belum memiliki rumah.
Angka tersebut menjadi acuan Badan Layanan Umum (BLU) untuk menganalisis Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sehingga menghasilkan pengurangan angka backlog rumah menjadi 11,4 juta pada 2015.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin, menjelaskan, jumlah backlog rumah merupakan acuan pemerintah dalam menjalankan Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah.
Adanya peningkatan jumlah capaian pembangunan rumah di tahun 2016 lalu, menurut Menteri PUPR diharapkan dapat terus memacu pembangunan rumah di Indonesia. Selain pasar perumahan yang terbuka cukup luas, pemerintah pun terus mendorong peran serta aktif dari para pemangku penetingan bidang perumahan untuk mendukung Program Satu Juta Rumah ini.
Jika tahun 2015 lalu jumlah capaian Program Satu Juta Rumah sekitar 700 ribuan unit dan 2016 ini mencapai lebih dari 800 ribu unit atau 805.169 unit rumah, maka tahun 2017 ini kami lebih optimis program ini bisa terus ditingkatkan. Apalagi kebutuhan rumah bagi masyarakat di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, tandasnya.
Syarif mengungkapkan, bahwa kebutuhan rumah tiap tahunnya adalah 800.000 unit, tetapi yang bisa disuplai hanya 400.000 unit. Maka menurutnya beberapa waktu yang lalu, tiap tahun ada ketimpangan sebanyak 400.000 unit rumah.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin menyatakan pihaknya sangat optimis Program Satu Juta Rumah bisa ditingkatkan capaiannya pada tahun 2017. Adanya berbagai kemudahan perizinan yang diberikan oleh pemerintah serta adanya dukungan pembiayaan perumahan bagi masyarakat melalui KPR FLPP diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni dengan harga yang terjangkau.
Syarif menerangkan, porsi pembangunan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan non MBR pada pelaksanaan Program Satu Juta Rumah tahun 2017 tidak mengalami perubahan. Komposisi pembangunannya masih tetap 700.000 unit rumah untuk MBR dan sisanya 300.000 unit rumah untuk masyarakat non MBR.
Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin menyatakan, untuk mendorong pelaksanaan Program Satu Juta Rumah ini, pihaknya menggandeng berbagai pemangku kepentingan bidang perumahan seperti Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Pengembang, Perusahaan melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR), perbankan dan masyarakat.