INDUSTRY.co.id - Jakarta- Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy mendukung langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Polri memetakan potensi daerah rawan konflik Pilkada, dengan mengumumkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah 2018.
"Ini adalah langkah antisipatif setelah melihat perkiraan keadaan bahwa apa yang terjadi di DKI Jakarta juga rawan terulang di beberapa tempat," kata Romahurmuziy atau Romi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (1/12/2017)
Dia menjelaskan meskipun Pilkada serentak 2018 hanya dilakukan di 171 daerah, jumlah pemilih yang terlibat mencapai 87 persen dari pemilih pada Pemilu 2014 lalu.
Hal itu menurut dia disebabkan lima provinsi penyumbang suara terbesar melaksanakan Pilkada 2018, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.
"Karena itu kerawanannya pada titik kontestasi, dimana kontestasi pemilih-pemilih terbesar ikut turut serta," ujarnya.
Menurut Romi, besarnya jumlah pemilih dalam Pilkada 2018 dikhawatirkan tidak sebanding dengan jumlah aparat keamanan yang ada, terutama dari Kepolisian.
Dia mencontohkan dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2017, Polda Metro Jaya harus meminta bantuan dari Polda Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk pengamanan.
"Pilkada 2018 tidak bisa seperti Pilkada Jakarta, karena pengamanan ibu kota tidak bisa ditarik keluar dari Jakarta. Jabar, Jateng, Jatim ada Pilkada sendiri sendiri, kira-kira mereka harus mencukupi sendiri," katanya.
Karena itu, dia meminta semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam Pilkada untuk menjaga situasi yang kondusif dengan berkompetisi secara sehat.
Dia menilai rakyat harus meletakkan Pilkada sebagai sebuah perayaan demokrasi, bukan tempatnya menjadikan Pilkada sarana mencaci, menjatuhkan lawan dengan segala cara.
"Kita juga tidak boleh menggunakan pilkada sebagai ajang meningkatkan eskalasi ketegangan diantara saudara se-bangsa dan se-Tanah Air," ujarnya.
Anggota Komisi XI DPR itu meminta semua pihak menyaring dan mengcek semua informasi yang beredar, terutama yang bersumber dari media sosial.
Hal itu diperlukan untuk memastikan validitas informasi yang beredar sehingga tidak terprovokasi informasi "hoax" yang bisa memecah-belah bangsa Indonesia.
Tiga provinsi rawan Sebelumnya Bawaslu RI mengumumkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah 2018, pada Selasa (28/11), hasilnya menunjukkan bahwa ada tiga provinsi memiliki kerawanan paling tinggi yaitu Papua, Maluku, dan Kalimantan Barat Provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi memiliki nilai kerawanan atau indeks antara 3,00 sampai 5,00.
"Tiga provinsi yang dikategorikan tinggi nilai kerawanannya ialah Papua, Maluku, dan Kalimantan Barat," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Sosialisasi Bawaslu RI Muhammad Afifuddin.
Sementara itu 14 provinsi lain yang juga akan menggelar Pilkada 2018 dikategorikan memiliki kerawanan sedang, dengan nilai antara 2,00 hingga 2,99.
Berturut-turut yaitu Sumatera Utara (2,86); Sulawesi Tenggara (2,81); Kalimantan Timur (2,76); Maluku Utara (2,71); Nusa Tenggara Timur (2,70); Jawa Tengah (2,68), serta Sumatera Selatan (2,55).
Selanjutnya, Nusa Tenggara Barat (2,54); Sulawesi Selatan (2,53); Jawa Barat (2,52); Riau (2,46); Lampung (2,28); Bali (2,19), serta Jawa Timur (2,15).
