Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung Sudah Mencapai 71 Persen

Oleh : Hariyanto | Jumat, 10 November 2017 - 10:44 WIB

Proyek pembangunan dermaga Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara ( Dok INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY co.id -Jakarta - Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara yang disebut-sebut akan menjadi hub internasional, saat ini 71% dari sisi darat dan 92% disisi laut.

ACS Humas Pelindo I, Fiona Sari Utami menuturkan Pelabuhan Kuala Tanjung akan menampung 500 ribu TEUs. Pelindo I akan menyelesaikan dalam 4 tahap.

Untuk tahap I Pengembangan Terminal Multipurpose Kuala Tanjung yang disiapkan dengan kapasitas 500 ribu TEUs, tahap II Pengembangan Kawasan Industri 3000 Ha (2016-2018), tahap III Pengembangan Dedicated/Hub Port (2017-2019) dan Tahap IV pengembangan kawasan industri terintegrasi (2021-2023).

"Pelabuhan Kuala Tanjung yang diproyeksikan akan menjadi pelabuhan terbesar dan menjadi hub internasional di kawasan barat Indonesia ini dikembangkan secara bertahap dan nantinya akan memiliki kapasitas hingga mencapai 20 juta TEUs," kata Fiona dalam keterangan resmi Pelindo I, Kamis (9/11/2017).

Nantinya, PT Prima Multi Terminal akan menjadi pengelola Terminal Multipurpose Pelabuhan Kuala Tanjung. Perusahaan tersebut merupakan anak usaha gabungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diantaranya PT Pelindo I, PT PP Tbk, dan PT Waskita Karya Tbk.

"Saat ini tercatat Pelindo I menguasai saham mayoritas di PT Prima Multi Terminal sebesar 55%, PT PP memegang 25%. Sedangkan PT Waskita Karya memiliki sisanya yaitu 20%," kata Fiona.

Pelindo I juga sedang menyiapkan kawasan industri yang terpadu atau Industrial Gateway Port Kuala Tanjung seluas 3.000 hektar untuk mewujudkan terminal multipurpose di Pelabuhan Kuala Tanjung.

"Pelabuhan Kuala Tanjung ini direncanakan juga dengan pengembangan kawasan industri yang dapat semakin menurunkan biaya logistik serta berpeluang untuk menciptakan skala ekonomi," jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Pelindo I, Bambang Eka Cahyana mengatakan pelabuhan Kuala Tanjung Sumatera Utara bisa beroperasi pada kuartal I tahun 2018 mendatang.

Terkait dengan pembangunan sisi darat, Bambang mengaku, ada sedikit terganggu akibat masalah lahan yang bersengketa dengan masyarakat.