Empat Masalah Papua Terkini Dilaporkan ke Presiden Jokowi

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya melaporkan sejumlah persoalan di Papua kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya punya kewajiban sebagai staf khusus untuk melaporkan semua persoalan-persoalan terjadi di wilayah Papua. Tadi dibahas menyangkut masalah tol laut, masalah harga BBM di Papua, keamanan dan yang keempat kunjungan Bapak Presiden," kata Lenis di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (31/10/2017)

Pertama soal tol laut di Papua sudah berjalan hampir di semua daerah. Bahkan termasuk daerah yang tidak pernah disentuh oleh manusia seperti daerah Nduga serta pelabuhan di Nabire, Sorong, Manokwari, Jayapura.

"Nanti, entah Presiden akan menyampaikan ke menteri terkait, saya kira (agar) turun ke lapangan untuk tol laut ini yang pelabuhan-pelabuhannya belum beres, contohnya di Jayapura itu harus dibuka di Depapre, Pak Presiden pernah kunjungan," katanya.

Nabire juga perlu sebagai pintu masuk untuk sekitar 4-5 kabupaten. "Itu nanti dibuka di Nabire, pelabuhan Sorong juga harus diperluas lagi dan Manokwari diperlebar," kata Lenis.

Selanjutnya soal harga BBM yang ditargetkan dapat menjadi satu harga BBM pada tahun ini karena dapat berdampak terhadap harga sembako yang juga seragam.

Terkait keamanan di Papua, Lenis mengaku sampai hari ini terjadi gejolak di Papua karena isu politik dan Organisasi Papua Mandiri (OPM).

"Di sini saya minta kepada pihak keamanan, 'kan negara ini negara hukum, kalau memang ada yang salah, ya memang harus ditangkap. Itu harus dibuktikan dengan fakta-fakta lapangan. Pihak TNI, Polri, harus bekerjasama supaya di pendekatan masyarakat Papua tidak bisa kekerasan dengan alat-alat yang terlarang tapi pendekatan dengan hati," ungkap Lenis.

Masalah keamanan itu, kata dia, mau tidak mau terkait dengan masalah Freeport yang belum beres sampai hari ini.

"Freeport ada di wilayah Indonesia. Kalau Indonesia minta apa, ya Freeport atau Pemerintah Amerika harus mematuhi dan mengakui karena wilayah Indonesia dan demikian juga kalau wilayah Papua itu wilayah pengawasan di bawah kepala suku," kata Lenis.

Menurut Lenis, masyarakat adat selama ini hanya diberikan satu persen oleh Freeport dan dari jumlah itu dibagi hanya untuk tujuh suku.

"Nah tujuh suku ini sekarang 'ngamuk', bagaimana satu persen dibagi? Jadi saya sangat setuju pemerintah punya ketegasan untuk divestasi 51 persen, saya setuju sebagai kepala suku. Bagaimana caranya memperhatikan masyarakat itu dan juga kemakmuran lebih khusus Indonesia," kata Lenis. (Ant)