INDUSTRY.co.id - Jakarta- Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menilai Gerakan Nasional Non Tunai hanya menguntungkan bisnis perbankan tanpa mempertimbangkan hak-hak rakyat.
"Sosialisasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) berimbas pada pemberlakuan Gardu Tol Otomatis (GTO) yang akan dipaksakan oleh BI dan Jasa Marga pada Oktober 2017," ujar Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat dalam keterangan tertulis yang diterima Redaksi di Jakarta, Senin (18/9/2017)
Mirah mengingatkan masyarakat bahwa ada potensi dana mengendap triliunan rupiah dari GNNT dan GTO yang hanya akan menguntungkan perusahaan perbankan.
Contoh saat masyarakat yang akan masuk jalan tol dan diwajibkan untuk membayar dengan menggunakan "e-toll". Saat pembelian kartu "e-toll", kerugian pertama adalah dari potongan uang kartu sebesar Rp.10.000 - 20.000. Pengguna jalan sudah "dipaksa setor" ke bank atas nama biaya kartu.
Kerugian kedua, adalah dana mengendap triliunan rupiah yang juga "dipaksa setor" pengguna jalan yang tidak setiap hari menggunakan jalan tol.
"Kerugian ketiga, potensi triliunan rupiah yang akan digarap bank dari selisih saldo minimal dengan tarif tol terendah. Jika tarif tol terendah adalah Rp.10.000 maka jika saldo tersisa anda di bawah Rp.10.000 sudah dipastikan sisa saldo itu tidak akan pernah bisa dimanfaatkan oleh pemilik kartu dan akan "diambil menjadi milik" bank," ujar dia.
Kerugian keempat, lanjut dia masyarakat dibebani biaya setiap isi ulang saldo "e-toll" karena bank ingin "belanja" mesin nontunai, yang dikemas atas nama biaya administrasi.
