INDUSTRY.co.id - Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan belanja pemerintah yang lebih efisien bisa mengurangi beban anggaran dan menahan pelebaran defisit fiskal.
"Kalau kita bisa mengurangi belanja yang tidak perlu maka defisit sangat bisa dikurangi," kata Sri Mulyani dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Jakarta, Kamis (14/9/2017)
Sri Mulyani mengatakan untuk mendorong efisiensi belanja tersebut, maka desain program perencanaan anggaran harus disusun secara matang, sejak proses penyusunan hingga penyaluran dana.
"Jangan sampai kita mengajukan program diberikan dana lalu baru dipikirkan siapa yang melaksanakan. Hingga yang terjadi kalau sudah dialokasikan untuk program sebesar 100 tapi yang dipakai 30," ujarnya.
Namun, bila desain program itu telah tersusun dengan baik dan kinerja penyerapan anggaran ternyata masih belum memadai, maka berarti manajemen organisasi tersebut belum efisien.
Padahal selama ini, kata dia, kebanyakan Kementerian Lembaga maupun pemerintah daerah selalu meminta tambahan dana dalam APBNP.
"Kalau efisiensi dari penyerapan tidak begitu bagus, maka kita berhubungan dengan pengelolaan APBN dimana banyak anggaran yang dianggarkan, namun menyebabkan beban dari belanja," ujar Sri Mulyani kepada awak media.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 dibuka oleh Presiden Joko Widodo dengan tema "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera".
Penyelenggaraan Rakernas ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati, Walikota untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.
Selain itu, untuk membangun kesadaran bahwa tujuan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel adalah mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan.
Kemudian, meningkatkan pemanfaatan informasi yang tersaji pada laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, memastikan sinergi penerapan akuntansi berbasis akrual dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Terakhir, memberikan apresiasi kepada Kementerian Lembaga dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk laporan keuangan 2016.
