Mendagri Tjahjo Kumolo: REI Antara Ada dan Tiada

INDUSTRY.co.id - BSD- Menteri dalam negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan sinergi antara kepala daerah dan perbankan dengan Real Estat Indonesia (REI) tidak optimal berjalan.

"REI menurut saya tidak diperhatikan pemerintah dan Perbankan. Sehingga REI saya lihat antara ada dan tiada, ini harus diperbaiki, Swasta mau membangun namun terkendala perijinan di daerah," kata Mendagri dalam acara Indonesia Future City & REI Mega Expo, Ice BSD Banten , kamis (14/9/2017).

Menurut Mendagri, Inpres no 3 tentang penyerdehanaan perijinan untuk mempercepat pembangunan perumahan untuk masyarakat semestinya bisa dijadikan sandaran dalam mengatasi persoalan perijinan yang selama ini menjadi hambatan.

Saat ini, menurutnya, masih ada terjadi kebijakan Kepala daerah khususnya soal waktu perijinan yang lama dan biaya yang relatif tinggi dan tidak transparan yang kebijakannya di luar SOP (standard operation procedur).

"Mau ijin usaha didaerah, ditanya ijin prinsip apa, ijin usaha apa, ijin RT/ RW dan banyak ijin ijin yang ditanya, intinya ruwet sekali, sampai 5 tahun tidak keluar keluar ijin dan biaya tinggi, padahal perijinan kalau di pusat perijinan selesai hanya dalam tiga hari saja," sebutnya.

Di depan ribuan anggota REI dan kepala daerah , Mendagri juga meminta, agar swasta diberikan peran yang lebih dominan dan kepala daerah harus bisa bersinergi dengan REI, agar target pembangunan 1 juta rumah yang menjadi program Pemerintah dapat terealisasi.

Dukungan terhadap REI, menurutnya, sudah termaktub juga dalam edaran mendagri dan permen mendagri tentang pelayanan terpadu satu pintu atau biasa disebut PTSP untuk memudahkan perijinan di daerah.

Dukungan tersebut juga terdapat dalam isi paket kebijakan ekonomi XIII, yang dikeluarkan Presiden Jokowi dalam hal penyelesaian RT/RW.

"Saya lihat ada 48 persen daerah yang menjadi penghambat, saya mohon ada konsolidasi, REI tidak akan berjalan kalau tidak ada perbankan, dan tidak ada sinergi dengan pemerintah daerah," pintanya.

Selanjutnya, Mendagri berjanji akan memediasi para perwakilan pengembang bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla guna menyelesaikan persoalan perijinan yang masih menjadi hambatan selama ini.

"Saya yakin kepala daerah juga punya niat yang baik buat REI, Saya juga akan berkomunikasi dengan kementrian perekonomian dan PUPR dan segera kita semua audiensi dengan Wapres untuk mencari solusi yg baik soal perijinan dan perbankan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut juga, Mendagri mengemukakan akan memberikan perijinan di atas lahan tidak produktif seluas 2000 ha tanah di daerah Jonggol dan 2 ha lahan di daerah Pluit sebagai wujud dukungan Kemendagri kepada REI.

"Kita punya tanah nganggur, REI bisa bangunkan apartemen atau perumahan bagi para karyawan," pungkasnya.