HIPMI Desak Pemerintah Agar Proyek Infrastruktur Jangan Hanya untuk BUMN Saja

Oleh : Ridwan | Rabu, 13 September 2017 - 12:12 WIB

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai saat ini ada tren Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memonopoli pekerjaan di proyek infrastruktur nasional.

"Contoh untuk proyek jalan tol, kalau pekerjaan penyediaan batu dan besinya serta pasirnya dikerjakan oleh anak usaha dan cucu BUMN, apa itu tidak monopoli?" ungkap Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadlia di Jakarta (12/9/2017).

Menurutnya, konteks monopoli dalam hal ini adalah bila bagian bagian pekerjaan dengan angka tertentu seharusnya bisa diserahkan kepada pengusaha nasional, itu harus diserahkan ke pengusaha lainnya.

"Kita setuju ada penguatan BUMN untuk pekerjaan-pekerjaan besar. Kalau yang kecil kecil juga untuk BUMN, lalu di mana peran swasta nasional," ucapnya.

Ketika ditanya apakah HIPMI punya data dan contoh itu juga terjadi di sektor noninfrastruktur? Dia menjawab, hal itu bisa ditanyakan kepada semua asosiasi. Lalu dia memberikan contoh, salah satu BUMN untuk tender baju seragam saja, itu dimenangkan oleh anak usahanya. "Saya gak mau sebut BUMN-nya, sambil saya mau ambil datanya, " katanya.

Selain itu, lanjut Bahlil, pekerjaan infrastruktur pemerintah yang harusnya bisa dikerjakan oleh pengusaha nasional yang layak dengan nilai pekerjaan Rp100-200 miliar, seharusnya diserahkan ke mereka.

"Tujuan BUMN dibuat setelah merdeka kan antara lain untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan merekrut tenaga kerja. Bukan malah mematikan pengusaha nasional," ujarnya.

Selain itu, tegasnya, BUMN dibuat bukan untuk membuat profit sebesar-besarnya. "Jadi beda. Jangan filosofi dasar lahirnya BUMN dipelintir," imbuhnya.

Oleh karena itu, dia mendesak kepada pemerintah agar segera mengeluarkan Peraturan Presiden yang mengatur dan membatasi mana wilayah pekerjaan infrastruktur yang bisa dilakukan oleh BUMN dan mana yang tidak.

"Kerja sama antar-BUMN juga itu kalau bisa juga memberikan ruang bagi pengusaha di daerah agar menjadi subyek dan obyek pembangunan ekonomi agar mereka ikut memiliki infrastruktur," tuturnya.

Bahlil menyebutkan bahwa tren penyerapan tenaga kerja dari pembangunan infrastruktur sejak 2013-2016 malah menurun. "Ini aneh karena pada 2013 mampu menyerap hingga 200 ribu tenaga kerja, tetapi pada 2016 tidak sampai 110 ribu tenaga kerja pada setiap satu persen pertumbuhan," pungkas Bahlil.