INDUSTRY.co.id - JAKARTA – Obligasi daerah digadang-gadang menjadi salah satu solusi alternatif pembiayaan pembangunan dan memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah. 

Namun, meski landasan hukumnya telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), instrumen pembiayaan ini belum berhasil direalisasikan di Indonesia.

Rumitnya prosedur birokrasi, ketatnya persyaratan regulasi, hingga kesiapan proyek menjadi sejumlah tantangan yang membuat penerbitan obligasi daerah belum berjalan sesuai harapan.

Persoalan tersebut mengemuka dalam Sarasehan Nasional bertajuk "Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik" yang berlangsung di Gedung Nusantara IV DPR/MPR, Jakarta.

Dalam forum tersebut, Kepala Departemen Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), I Made Bagus Tirthayatra, menjelaskan bahwa penerbitan obligasi daerah harus melewati sejumlah tahapan dan melibatkan berbagai instansi pemerintah sebelum akhirnya masuk dalam proses penilaian OJK.

Menurut Made Bagus, OJK justru berada pada tahap akhir dalam rangkaian proses penerbitan obligasi daerah. Sebelum sampai ke regulator pasar modal tersebut, pemerintah daerah harus lebih dahulu memenuhi berbagai persyaratan administratif dan fiskal.

"Proses penerbitan obligasi daerah itu melewati beberapa tahap, di mana bisa dibilang bahwa OJK itulah tahap akhir," ujar Made Bagus.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD dan Kementerian Keuangan, serta pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas.

Keterlibatan sejumlah instansi tersebut diperlukan untuk mengkaji kemampuan fiskal daerah, termasuk dampak penerbitan utang terhadap keuangan daerah. Langkah ini penting untuk memastikan pemerintah daerah tidak mengambil utang secara berlebihan atau mengalami kondisi over-leveraged.

Sementara itu, OJK berfokus pada aspek perlindungan investor publik. Regulator memastikan seluruh ketentuan hukum dan persyaratan pasar modal terpenuhi, termasuk kewajiban keterbukaan informasi melalui dokumen prospektus.

Kualitas laporan keuangan juga menjadi perhatian penting. Laporan tersebut harus disusun sesuai prinsip akuntansi yang berlaku dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Laporan keuangan itu harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan diaudit oleh BPK," tegasnya.

Di tengah ketatnya persyaratan penerbitan obligasi daerah, Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, menyoroti pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam merancang proyek yang benar-benar layak dibiayai.

Agus menilai, salah satu tantangan utama penerbitan obligasi daerah adalah kekhawatiran terhadap beban pembayaran utang yang berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rutin.

Risiko tersebut semakin perlu diperhitungkan ketika terjadi pergantian kepala daerah. Sebab, kewajiban pembayaran utang dapat menjadi beban pemerintahan berikutnya apabila tidak dirancang dengan skema pembiayaan yang tepat.

Sebagai alternatif, Agus mengusulkan agar obligasi daerah diarahkan untuk membiayai proyek-proyek produktif yang mampu menghasilkan pendapatan sendiri atau dikenal sebagai revenue-generating projects.

Dengan skema tersebut, pembayaran kembali obligasi diharapkan dapat bersumber dari pendapatan yang dihasilkan proyek, bukan semata-mata mengandalkan alokasi APBD.

Beberapa sektor yang dinilai berpotensi dikembangkan melalui skema ini antara lain rumah sakit dengan standar pelayanan yang baik serta pembangunan infrastruktur transportasi.

"Misalnya untuk transportasi atau rumah sakit, sumber pengembaliannya bukan dari APBD lagi dialokasikannya, tapi dari perputaran proyek tersebut," ungkap Agus.

Pendekatan ini dinilai dapat membantu pemerintah daerah mengembangkan infrastruktur sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap anggaran rutin untuk membayar kewajiban pembiayaan.