INDUSTRY.co.id - JAKARTA, Pemerintah belum akan memindahkan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, sebelum memastikan kawasan tujuan memenuhi seluruh persyaratan sebagai habitat baru.
Kajian menyeluruh diperlukan untuk memastikan ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, sumber air, kubangan, ruang jelajah, hingga tingkat keamanan kawasan. Seluruh aspek tersebut harus dinyatakan layak berdasarkan penelitian dan rekomendasi para ahli.
Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan setiap individu Badak Jawa menjadi pertimbangan utama dalam rencana konservasi tersebut.
"Keselamatan setiap individu Badak Jawa menjadi prioritas. Tidak akan ada pemindahan sebelum kajian ilmiah memastikan ketersediaan pakan, air, kubangan, ruang jelajah, dan keamanan habitat. Semua harus terbukti layak berdasarkan rekomendasi para ahli," ujar Muhamad Hidayat, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI)
Kajian Habitat Tidak Hanya Mengukur Luas Kawasan
Kelayakan habitat baru tidak cukup ditentukan berdasarkan ketersediaan kawasan hutan. Pemerintah juga perlu memperhitungkan berbagai faktor ekologis dan sosial yang berpotensi memengaruhi kehidupan Badak Jawa di lokasi tujuan.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kemungkinan munculnya konflik dengan masyarakat di sekitar kawasan. Selain itu, persaingan dalam memperoleh sumber daya alam dengan satwa lain, khususnya banteng, juga harus diperhitungkan secara cermat.
Selama proses penelitian berlangsung, perlindungan Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi prioritas. Patroli dan upaya pengamanan habitat utama terus dilakukan untuk menjaga populasi yang masih tersisa.
Populasi Terkonsentrasi, Ancaman Kepunahan Membayangi
Wacana penyediaan habitat kedua tidak terlepas dari kondisi populasi Badak Jawa yang saat ini terkonsentrasi di satu kawasan. Kurang dari 100 individu diperkirakan masih hidup di Taman Nasional Ujung Kulon.
Kondisi tersebut membuat keberlangsungan seluruh populasi sangat bergantung pada keamanan satu wilayah. Apabila terjadi bencana besar, dampaknya berpotensi mengancam sebagian besar, bahkan seluruh populasi Badak Jawa yang tersisa.
Ancaman tsunami di kawasan Selat Sunda dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau menjadi sejumlah risiko yang perlu diantisipasi dalam strategi konservasi jangka panjang.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan keragaman genetik. Tingkat perkawinan sedarah atau inbreeding yang dilaporkan mencapai 58,5 persen menjadi perhatian karena berpotensi menurunkan variasi genetik dan memengaruhi daya tahan populasi dalam jangka panjang.
Kehadiran habitat kedua diharapkan dapat menjadi salah satu strategi untuk mengurangi risiko tersebut. Namun, upaya itu tetap harus didasarkan pada pertimbangan ilmiah, terutama terkait kesesuaian ekosistem dan keberhasilan adaptasi satwa.
Keputusan Pemindahan Berada di Tangan Kementerian Kehutanan
Komitmen pemerintah untuk mengedepankan keselamatan satwa dan kajian ilmiah kembali disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden dalam forum COP31 di Antalya, Turki, pada 12 November 2026.
Pemerintah menegaskan bahwa keputusan mengenai kemungkinan pemindahan Badak Jawa sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan. Kebijakan tersebut nantinya akan mempertimbangkan hasil penelitian serta rekomendasi para ahli.
Dengan demikian, rencana pemindahan ke Taman Nasional Alas Purwo belum dapat dipastikan pelaksanaannya sebelum seluruh persyaratan habitat terpenuhi.
Ujung Kulon Tidak Ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan
Di sisi lain, pemerintah juga memberikan penjelasan mengenai status kawasan Taman Nasional Ujung Kulon menyusul penetapan Wilayah Pertambangan (WP) Provinsi Banten melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Wilayah yang masuk dalam penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) hanya mencakup sebagian perairan di sekitar kawasan tersebut.
Penetapan itu disebut telah melalui proses sejak 2013 dan didasarkan pada data serta informasi geologi mengenai potensi mineral di wilayah terkait.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa penetapan WUP tidak serta-merta memberikan izin atau persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan. Setiap pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara tetap harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku serta memperhatikan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi.
"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," Dwi Anggia, Juru Bicara Kementerian ESDM
Pemerintah dengan demikian menempatkan perlindungan Badak Jawa sebagai bagian dari agenda konservasi jangka panjang. Penyediaan habitat kedua tetap menjadi opsi penting untuk mengurangi risiko kepunahan, tetapi pelaksanaannya harus menunggu kepastian ilmiah mengenai kelayakan kawasan dan keselamatan satwa.