INDUSTRY.co.id - Jakarta – Forum Pengembang Komponen Kendaraan Listrik Indonesia (FORKINDO) mendorong pemerintah memperkuat kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kendaraan listrik. Langkah ini dinilai penting agar peningkatan produksi kendaraan listrik di Indonesia benar-benar diikuti pertumbuhan industri komponen lokal.

Ketua FORKINDO, Eddy Chan mengatakan, pihaknya mendukung peta jalan pemerintah yang menetapkan TKDN kendaraan listrik minimal 40 persen hingga 2026, meningkat menjadi 60 persen pada 2027–2029, dan mencapai 80 persen mulai 2030.

Menurut Eddy, target tersebut menjadi momentum untuk memperkuat struktur industri kendaraan listrik nasional. Terlebih, penjualan mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) sepanjang Januari–September 2026 tercatat lebih dari 117.000 unit atau tumbuh 112 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada saat bersamaan, impor mobil listrik utuh atau completely built up (CBU) turun hampir 48 persen. Kondisi ini menunjukkan produksi kendaraan listrik semakin berkembang di dalam negeri.

Namun, FORKINDO menilai peningkatan produksi belum sepenuhnya diikuti penggunaan komponen lokal, terutama untuk komponen bernilai tambah tinggi.

“Pertanyaan berikutnya jauh lebih penting: siapa yang memasok komponennya?” ujar Eddy di Jakarta, Rabu (18/11).

Ia menjelaskan, capaian TKDN kendaraan listrik saat ini masih banyak ditopang aktivitas perakitan paket baterai, seperti pengemasan, pelindung, dan rangkaian kabel. Sementara itu, komponen strategis seperti sel baterai, sistem manajemen baterai (battery management system/BMS), motor penggerak, dan inverter masih didominasi produk impor.

FORKINDO khawatir Indonesia hanya mampu memenuhi target TKDN secara administratif, tetapi nilai tambah industri tetap mengalir ke luar negeri.

“Yang masih kosong adalah mata rantai di tengah, yaitu industri komponen,” kata Eddy.

Eddy menegaskan, FORKINDO siap menjadi mitra pemerintah dalam memperkuat ekosistem industri komponen kendaraan listrik. Salah satunya melalui penyusunan peta kapabilitas pemasok anggota, pemberian masukan teknis terkait metodologi TKDN, serta fasilitasi kemitraan antara produsen kendaraan, produsen baterai, dan IKM komponen.

FORKINDO juga mengusulkan pembentukan kelompok kerja bersama Kementerian Perindustrian dan asosiasi sebelum akhir kuartal I-2027.

“Target 60 dan 80 persen adalah alat yang tepat. Tugas kita bersama adalah memastikan angka itu diisi oleh pabrik, tenaga kerja, dan teknologi Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Forkindo, Achmad Widjaya mengatakan, pemerintah perlu memberikan kepastian regulasi agar investasi dan fasilitas produksi yang telah dibangun di Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal.

Menurutnya, pelaku industri tidak sedang meminta tambahan insentif atau bantuan pendanaan dari pemerintah. Hal yang lebih dibutuhkan adalah kebijakan yang mengikat produsen untuk menggunakan komponen buatan dalam negeri.

"Kami tidak membutuhkan dana atau insentif pemerintah. Yang kami butuhkan adalah regulasi yang menyatakan bahwa penggunaan komponen lokal merupakan kewajiban," ujar Achmad Widjaya.

Dia mencontohkan kebijakan TKDN pada industri telepon seluler yang mewajibkan produsen memenuhi persyaratan kandungan lokal agar produknya dapat dipasarkan di Indonesia.

Menurutnya, pendekatan serupa perlu diterapkan pada industri kendaraan listrik. Dengan adanya kewajiban yang jelas, produsen akan memiliki dorongan untuk membangun fasilitas produksi sekaligus menyerap komponen dari pemasok lokal.

Selama ini, sejumlah fasilitas produksi komponen kendaraan listrik sebenarnya sudah tersedia. Namun, pemanfaatannya belum maksimal karena produsen masih memiliki keleluasaan untuk menggunakan komponen impor.

"Kami sudah menyiapkan fasilitas produksi, mulai dari perakitan, rangka, baterai, hingga dinamo. Namun, belum banyak produsen yang datang untuk memanfaatkan fasilitas tersebut," katanya.