INDUSTRY.co.id - JAKARTA – Pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah mencari sumber pembiayaan alternatif untuk menjaga keberlanjutan pembangunan. Salah satu instrumen yang mulai mendapat perhatian adalah obligasi daerah atau municipal bond.
Meski telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), penerbitan obligasi daerah dinilai masih membutuhkan percepatan, terutama dalam hal kepastian hukum dan kesiapan pemerintah daerah.
Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus President Director Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H. Widodo, menegaskan bahwa obligasi daerah tidak seharusnya hanya menjadi solusi untuk menutup kekurangan anggaran akibat pemotongan TKD.
Menurutnya, obligasi daerah justru perlu ditempatkan sebagai instrumen tambahan investasi yang dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah.
"Obligasi daerah ini bukan sekadar untuk substitusi, tapi ini adalah tambahan investasi bagi daerah untuk mempercepat pembangunan di daerah," ujar Agus di Gedung Nusantara IV DPR/MPR, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Agus menekankan pentingnya memastikan sumber pembayaran kembali obligasi daerah berasal dari pendapatan proyek yang dibiayai, bukan dari APBD rutin.
Dengan demikian, skema pembiayaan yang digunakan harus mengarah pada revenue bond, yakni obligasi yang pelunasannya bersumber dari pendapatan proyek produktif atau proyek yang mampu menghasilkan pemasukan secara berkelanjutan.
Beberapa sektor yang dinilai berpotensi dikembangkan melalui skema ini antara lain pengelolaan rumah sakit berstandar baik serta pembangunan infrastruktur transportasi.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar penerbitan obligasi daerah tidak justru menambah beban keuangan pemerintah daerah pada masa mendatang.
Sementara itu, Kepala Departemen Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), I Made Bagus Tirthayatra, menjelaskan bahwa OJK memiliki peran penting dalam memastikan penerbitan obligasi daerah berjalan sesuai ketentuan pasar modal dan memberikan perlindungan kepada investor publik.
Proses penerbitan obligasi daerah membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Tahapannya mencakup persetujuan DPRD, Kementerian Keuangan, pertimbangan Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas, hingga pemenuhan persyaratan keterbukaan informasi.
Pemerintah daerah juga harus menyiapkan prospektus serta laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Berbagai persyaratan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kelayakan penerbitan obligasi daerah di pasar modal.
Namun, panjangnya proses penerbitan membuat pemerintah daerah perlu mempertimbangkan alternatif pembiayaan lain yang dapat dijalankan lebih cepat.
Mengantisipasi proses penerbitan obligasi daerah yang membutuhkan waktu dan persiapan panjang, Agus menawarkan solusi melalui skema kredit sindikasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) di bawah koordinasi Asbanda.
Menurut Agus, kapasitas perbankan daerah saat ini cukup besar untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis pemerintah daerah.
Secara nasional, total aset BPD telah mencapai sekitar Rp1.100 triliun dan menempati posisi kelima dalam industri perbankan nasional. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun hampir mencapai Rp800 triliun, dengan total portofolio kredit sekitar Rp660 triliun.
Kekuatan tersebut dapat dimanfaatkan melalui kerja sama pembiayaan antarsesama BPD untuk mendukung pembangunan infrastruktur berskala besar.
"Kalau suatu daerah seperti Jawa Barat akan membangun instalasi air minum di Jatiluhur atau Bekasi, atau Jawa Timur membutuhkan percepatan pembangunan Trans Jatim, kita bisa lakukan sindikasi," jelas Agus.
Melalui kredit sindikasi, beberapa BPD dapat berkolaborasi membiayai satu proyek sehingga kebutuhan pendanaan tidak hanya ditanggung oleh satu bank.
Skema ini sekaligus menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang dimiliki masing-masing bank daerah.
Dengan menggabungkan kapasitas pembiayaan sejumlah BPD, proyek infrastruktur yang membutuhkan dana besar berpeluang mendapatkan dukungan pembiayaan lebih optimal.