INDUSTRY.co.id, JAKARTA — Perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kawasan yang berdekatan dengan habitat terakhir badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) itu disebut memiliki potensi mineral berdasarkan data dan informasi geologi.
Namun, di balik penetapan tersebut, masih terdapat pertanyaan besar yang belum terjawab: mineral apa yang terkandung di kawasan tersebut, seberapa besar sumber dayanya, dan berapa nilai ekonomi yang berpotensi dihasilkan?
Isu potensi emas menjadi salah satu perhatian setelah muncul keterangan mengenai karakteristik geologi wilayah Ujung Kulon yang berada di jalur mineralisasi emas pesisir selatan Pulau Jawa.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten Ari James Faraddy mengatakan, secara geologis terdapat indikasi mineral emas di wilayah sekitar Ujung Kulon. Indikasi tersebut didasarkan pada pembacaan peta formasi batuan dan kajian litologi regional.
Menurut Ari, kawasan sekitar Ujung Kulon memiliki kesamaan karakteristik batuan dengan wilayah selatan Banten, termasuk Formasi Honje atau Cihonje, yang secara geologis memungkinkan terjadinya proses pembentukan mineralisasi emas melalui sistem hidrotermal maupun epitermal.
Meski demikian, indikasi geologis tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya cadangan emas yang siap ditambang.
Ari menegaskan bahwa belum ada kajian khusus yang memastikan besaran potensi emas di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Kawasan konservasi tersebut juga tidak diperuntukkan bagi kegiatan eksplorasi pertambangan.
Keterangan Ari diberitakan Media Indonesia dan Detikcom pada 17 November 2026.
Berada di Jalur Sabuk Emas Selatan Jawa
Secara geologi, pesisir selatan Pulau Jawa memang dikenal memiliki potensi mineralisasi logam. Wilayah tersebut berada pada jalur busur magmatik Sunda yang terbentuk akibat proses geologi dan aktivitas magmatisme.
Kondisi geologi tersebut memungkinkan terbentuknya endapan mineral logam, termasuk emas, di sejumlah wilayah.
Guru Besar Geologi Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Arifudin Idrus menjelaskan, kawasan pesisir selatan Jawa, mulai dari Ujung Kulon hingga Banyuwangi, termasuk dalam jalur sabuk emas.
"Pulau Jawa, terutama pesisir selatan, mulai dari Ujung Kulon sampai ke Banyuwangi, Jawa Timur, itu merupakan sabuk emas," kata Arif kepada Katadata, Selasa (17/11/2026).
Arif juga menyebutkan, Taman Nasional Ujung Kulon berjarak sekitar 20-25 kilometer dari tambang emas Cibaliung, Banten.
Kedekatan tersebut memperlihatkan bahwa Ujung Kulon berada dalam kawasan geologi yang memiliki potensi mineralisasi emas. Namun, hal itu tidak otomatis membuktikan bahwa di bawah kawasan taman nasional ataupun perairan sekitarnya terdapat cadangan emas dalam jumlah ekonomis.
Katadata juga mengutip data Geological Resources of Indonesia Multiplatform (GeoRIMA) Kementerian ESDM mengenai Cibitung Pit, lokasi yang disebut berada paling dekat dengan taman nasional.
Dalam data yang dikutip Katadata, Cibitung Pit memiliki sumber daya emas terukur sekitar 1,23 juta ton. Angka tersebut merupakan tonase sumber daya material bijih, bukan 1,23 juta ton emas murni dan bukan pula cadangan emas di perairan Ujung Kulon.
Perbedaan lokasi dan status sumber daya ini penting diperhatikan agar potensi tambang di sekitar Banten tidak disalahartikan sebagai cadangan yang telah terbukti berada di kawasan konservasi.
Arif juga menjelaskan bahwa endapan emas di Jawa bagian barat umumnya bertipe urat atau vein, yakni emas yang terdapat dalam tubuh batuan yang terbentuk dari mineral kuarsa dan mengikuti rekahan batuan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberadaan potensi mineral tidak serta-merta menjadi alasan untuk melakukan kegiatan pertambangan. Kajian mengenai dampak positif dan negatif terhadap lingkungan tetap diperlukan.
Badan Geologi Belum Memiliki Data Cadangan Emas
Di tengah munculnya keterangan mengenai indikasi emas tersebut, Badan Geologi Kementerian ESDM justru menyampaikan bahwa belum memiliki data mengenai potensi cadangan emas di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Kepala Badan Geologi Lana Saria mengatakan, lembaganya belum pernah melakukan kegiatan eksplorasi untuk mengetahui potensi cadangan emas di kawasan tersebut.
"Kami belum pernah mendengar ada potensi emas di TN Ujung Kulon, dan Badan Geologi tidak memiliki data terkait dengan potensi tersebut," ujar Lana kepada Bloomberg Technoz, Selasa (17/11/2026).
Pernyataan serupa juga diberitakan Bisnis.com. Badan Geologi menyatakan belum melakukan kajian mendalam maupun eksplorasi yang dapat digunakan untuk memetakan sumber daya emas di kawasan TNUK.
Perbedaan keterangan antara Dinas ESDM Banten dan Badan Geologi tersebut perlu ditempatkan secara proporsional.
Dinas ESDM Banten berbicara mengenai indikasi berdasarkan karakteristik geologi regional. Sementara itu, Badan Geologi menjelaskan bahwa belum tersedia hasil eksplorasi dan data cadangan emas khusus di kawasan taman nasional.
Dengan demikian, sampai saat ini belum ada angka resmi mengenai volume cadangan emas, kadar mineral, maupun nilai ekonominya di perairan sekitar Ujung Kulon.
Mengapa Perairan Ujung Kulon Masuk WUP?
Penetapan wilayah perairan sekitar Ujung Kulon sebagai WUP tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Keputusan yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026 tersebut memuat peta wilayah pertambangan yang mencakup Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pencadangan Negara (WPN), dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Dalam pemberitaan Media Indonesia pada 17 November 2026, dijelaskan bahwa penetapan wilayah pertambangan mempertimbangkan sebaran formasi batuan pembawa mineral dan batubara, data indikasi mineral, serta data sumber daya dan cadangan.
Kepala Dinas ESDM Banten Ari James Faraddy menjelaskan, penetapan WUP merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola wilayah pertambangan.
Penetapan tersebut bukan berarti pemerintah telah memberikan izin kepada perusahaan untuk melakukan eksplorasi atau eksploitasi mineral.
Bahkan, berdasarkan keterangan Kementerian ESDM, proses pengusulan wilayah perairan tersebut telah berlangsung sejak 2013.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk WUP di perairan laut Banten, pada 2013. Usulan tersebut kemudian kembali disampaikan melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten pada 16 November 2015.
Wilayah tersebut selanjutnya tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 dan Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 sebelum kembali ditetapkan melalui keputusan tahun 2026.
Dalam klarifikasinya pada 17 November 2026, Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan daratan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan.
Kementerian juga menyatakan belum menerbitkan satu pun izin pertambangan, baik di kawasan taman nasional maupun perairan sekitarnya.
Penetapan WUP, menurut Dwi, merupakan bagian dari perencanaan wilayah pertambangan nasional, bukan izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan.
Berapa Nilai Ekonomi Potensi Tambangnya?
Hingga kini, belum tersedia data yang cukup untuk menghitung nilai ekonomi potensi tambang di perairan sekitar Ujung Kulon.
Perhitungan nilai ekonomi pertambangan membutuhkan data yang lebih terperinci, mulai dari jenis komoditas, volume sumber daya, kadar mineral, tingkat perolehan logam, hingga biaya eksplorasi, penambangan, dan pengolahan.
Untuk komoditas emas, misalnya, nilai ekonominya tidak cukup dihitung berdasarkan luas wilayah atau kedekatan dengan tambang emas yang telah beroperasi.
Diperlukan hasil penelitian yang membuktikan keberadaan mineral, estimasi sumber daya, serta kajian kelayakan ekonomi dan teknis.
Dalam konteks Ujung Kulon, data publik yang tersedia belum menunjukkan berapa ton bijih yang terkandung di perairan tersebut, berapa gram emas per ton batuan, ataupun berapa besar potensi logam yang bisa diproduksi.
Karena itu, belum ada dasar yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menyebut potensi tambangnya bernilai triliunan rupiah.
Informasi mengenai sumber daya emas di Cibitung Pit maupun keberadaan tambang Cibaliung juga tidak dapat digunakan untuk menghitung nilai ekonomi perairan Ujung Kulon.
Keduanya merupakan lokasi yang berbeda dan membutuhkan pembuktian geologi masing-masing.
Berhadapan dengan Kepentingan Konservasi
Persoalan potensi mineral tersebut menjadi semakin sensitif karena berdekatan dengan kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis tinggi.
Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat terakhir badak Jawa di dunia. Keberlangsungan spesies ini sangat bergantung pada kelestarian habitat dan ekosistem di sekitarnya.
Pada saat yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan gagasan memindahkan sejumlah badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Rencana tersebut didorong oleh kekhawatiran terhadap risiko bencana alam, terutama gempa bumi, tsunami, dan aktivitas Gunung Anak Krakatau.
CNN Indonesia memberitakan pada 15 November 2026 bahwa Hashim menyampaikan gagasan pemindahan tersebut dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki. Namun, Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemilihan Alas Purwo masih membutuhkan kajian ilmiah dan penilaian menyeluruh.
Dua isu tersebut membuat pengelolaan kawasan Ujung Kulon perlu mendapat perhatian lebih besar.
Pemerintah tidak hanya dituntut menjelaskan dasar penetapan WUP, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya mineral tidak bertentangan dengan perlindungan kawasan konservasi.
Kementerian ESDM perlu membuka data teknis mengenai jenis mineral, koordinat, luas wilayah, serta hasil penelitian geologi yang menjadi dasar penetapan WUP.
Sementara itu, Kementerian Kehutanan dan otoritas konservasi perlu memastikan tidak ada kebijakan pemanfaatan sumber daya alam yang mengancam kelestarian habitat badak Jawa.
Pada akhirnya, potensi mineral di perairan Ujung Kulon masih menyisakan banyak pertanyaan. Indikasi geologi memang dapat menjadi dasar penelitian lebih lanjut, tetapi belum cukup untuk menyatakan adanya cadangan tambang bernilai ekonomi besar.
Di kawasan yang menjadi benteng terakhir badak Jawa, transparansi data dan kehati-hatian pemerintah menjadi sama pentingnya dengan potensi ekonomi yang ingin digali.