INDUSTRY.co.id, JAKARTA — Masa depan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), salah satu satwa paling langka di dunia, kembali menjadi sorotan. Di tengah upaya pemerintah mencari habitat alternatif untuk menyelamatkan spesies tersebut dari ancaman kepunahan, sebagian kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, justru tercantum dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Dua kebijakan yang menyangkut kawasan di sekitar habitat terakhir badak Jawa itu memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi pemerintah dalam menjaga kelestarian ekosistem Ujung Kulon.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo sebelumnya mengungkapkan gagasan untuk memindahkan sejumlah badak Jawa dari TNUK ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Gagasan tersebut disampaikan dalam media briefing Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).

Hashim menjelaskan, salah satu pertimbangan pemindahan tersebut adalah kerentanan populasi badak Jawa terhadap bencana alam, terutama gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Menurut dia, apabila tsunami terjadi akibat gempa atau aktivitas gunung api, populasi badak Jawa yang terkonsentrasi di Ujung Kulon berisiko mengalami kepunahan.

"Kalau ada tsunami, badak Jawa kita bisa punah. Maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah badak Jawa ke Alas Purwo," ujar Hashim, sebagaimana diberitakan Kompas.com dan dikutip Kompas TV.

Gagasan tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya membangun populasi kedua badak Jawa di luar habitat utamanya. Selama ini, konsentrasi seluruh populasi spesies tersebut di satu kawasan membuat keberlangsungan hidupnya sangat rentan terhadap satu kejadian bencana besar.

Alas Purwo Belum Dipastikan Menjadi Habitat Baru
Meski demikian, rencana pemindahan badak Jawa ke Alas Purwo belum menjadi keputusan resmi pemerintah.

Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa gagasan tersebut masih berada dalam tahap penjajakan dan membutuhkan kajian ilmiah secara menyeluruh sebelum dapat direalisasikan.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi mengatakan, Alas Purwo merupakan salah satu kawasan yang potensial untuk dikaji sebagai habitat kedua badak Jawa.

Namun, penetapan lokasi tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan geografis atau ketersediaan kawasan hutan.

Menurut Ristianto, kesesuaian habitat harus diperiksa berdasarkan kebutuhan biologis badak Jawa, termasuk ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, sumber air, tempat berkubang, luas habitat efektif, hingga ruang jelajah.

Kajian juga harus mempertimbangkan potensi konflik dengan manusia, interaksi dengan satwa lain, persaingan sumber daya, serta risiko penularan penyakit.

Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penetapan resmi mengenai lokasi, jumlah badak yang akan dipindahkan, metode translokasi, maupun jadwal pelaksanaannya.

Keselamatan setiap individu badak menjadi pertimbangan utama. Pengembangan habitat kedua juga tidak boleh mengganggu keberlangsungan populasi yang masih bertahan di Ujung Kulon.

Dengan demikian, Alas Purwo belum dapat disebut sebagai habitat baru yang sudah dipastikan siap menampung badak Jawa.

Perairan Sekitar Ujung Kulon Masuk Peta WUP
Di tengah pembahasan mengenai masa depan badak Jawa, perhatian publik juga tertuju pada keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menetapkan sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Berdasarkan dokumen Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian ESDM, keputusan tersebut ditetapkan pada 12 Februari 2026 dan ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Masuknya sebagian perairan di sekitar kawasan konservasi itu ke dalam peta WUP menjadi perhatian karena Ujung Kulon merupakan benteng terakhir bagi kelangsungan hidup badak Jawa.

Kawasan TNUK tidak hanya berfungsi sebagai habitat satwa langka, tetapi juga memiliki ekosistem pesisir dan laut yang saling berkaitan dengan lingkungan daratannya.

Meski demikian, perlu dibedakan antara penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan pemberian izin untuk melakukan kegiatan penambangan.

Keduanya merupakan tahapan yang berbeda dalam tata kelola pertambangan.

Dalam siaran pers Nomor 060.Pers/04/SJI/2026 tertanggal 17 November 2026, Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan daratan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, wilayah yang tercantum dalam keputusan tersebut merupakan sebagian perairan laut di sekitar TNUK.

Ia juga menyebutkan bahwa penetapan wilayah perairan tersebut bukan kebijakan baru. Proses pengusulannya telah berlangsung sejak 2013 dan kembali dimasukkan dalam sejumlah keputusan mengenai wilayah pertambangan.

Menurut Dwi, sebagian wilayah perairan tersebut memiliki potensi mineral berdasarkan data dan informasi geologi sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP.

Namun, ia menegaskan bahwa penetapan WUP tidak serta-merta memberikan izin untuk melakukan kegiatan penambangan.

Kementerian ESDM menyatakan, hingga 17 November 2026, belum ada izin pertambangan yang diterbitkan, baik di perairan sekitar TNUK maupun di dalam kawasan taman nasional tersebut.

Setiap penerbitan izin usaha pertambangan tetap harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, termasuk kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), dan persetujuan lingkungan.

Perlindungan Ujung Kulon Harus Tetap Menjadi Prioritas
Kedua persoalan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan perlindungan badak Jawa tidak hanya berkaitan dengan keberadaan satwanya, tetapi juga menyangkut kepastian perlindungan ekosistem tempat spesies tersebut bergantung.

Membangun habitat kedua merupakan salah satu strategi untuk mengurangi risiko kepunahan akibat bencana yang dapat melumpuhkan satu populasi dalam waktu singkat.

Namun, strategi tersebut tidak boleh membuat perlindungan habitat utama di Ujung Kulon menjadi berkurang.

Kementerian Kehutanan melalui siaran pers Nomor SP. 713/HKLN/11/2026, Senin (16/11/2026), menegaskan bahwa perlindungan populasi dan habitat di Ujung Kulon tetap menjadi prioritas pemerintah.

Pengamanan kawasan dari perburuan liar, pemantauan populasi, pemulihan habitat, serta pengendalian berbagai ancaman ekologis harus terus diperkuat.

Di sisi lain, penetapan sebagian perairan sekitar Ujung Kulon sebagai WUP juga membutuhkan pengawasan dan penjelasan yang transparan agar tidak menimbulkan ketidakpastian mengenai perlindungan kawasan konservasi.

Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tidak bertentangan dengan upaya menjaga keutuhan ekosistem dan keberlangsungan spesies yang dilindungi.

Pada akhirnya, persoalan badak Jawa bukan sekadar tentang memindahkan sejumlah individu dari Banten ke Jawa Timur. Lebih dari itu, pemerintah menghadapi tanggung jawab besar untuk memastikan spesies yang hanya bertahan di Indonesia tersebut tidak kehilangan tempat hidupnya.

Memiliki habitat kedua memang penting untuk mengurangi risiko kepunahan. Namun, menyelamatkan badak Jawa juga berarti memastikan habitat utamanya tetap aman dari berbagai ancaman.

Sebab, memindahkan badak mungkin menjadi salah satu pilihan konservasi, tetapi menjaga ekosistem tempatnya hidup merupakan pekerjaan yang tidak boleh ditinggalkan.