INDUSTRY.co.id - JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2026 mencapai US$146,8 miliar, meningkat dibandingkan posisi akhir September 2026 sebesar US$146,3 miliar. Kenaikan tersebut memperkuat bantalan eksternal Indonesia di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan, perkembangan cadangan devisa terutama dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa.

Perkembangan tersebut berlangsung di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah yang jatuh tempo serta kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang dilakukan Bank Indonesia untuk merespons dinamika pasar keuangan global.

"Posisi cadangan devisa pada akhir Oktober 2026 setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," ujar Ramdan dalam siaran pers Bank Indonesia.

BI menilai posisi cadangan devisa tersebut masih memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional.

Dari sisi kecukupan, cadangan devisa Indonesia yang mampu membiayai lebih dari lima bulan impor menunjukkan ruang penyangga eksternal masih berada di atas standar internasional. Kondisi ini menjadi penting untuk menjaga kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan pembayaran luar negeri ketika terjadi tekanan pada pasar keuangan global.

Ke depan, BI meyakini ketahanan sektor eksternal Indonesia tetap terjaga dengan dukungan posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing.

Arus modal asing diprakirakan tetap mendapat dukungan dari persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi domestik yang masih menarik.

Untuk menjaga stabilitas tersebut, BI akan terus meningkatkan sinergi kebijakan dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal.

Langkah koordinasi tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional sekaligus menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.