INDUSTRY.co.id - JAKARTA - Pemerintah mencatat realisasi investasi sebesar Rp 3.923,2 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.485.944 orang selama dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani dalam laporannya pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
"Mulai bulan Oktober 2024 sampai dengan September 2026, total investasi yang sudah masuk sebesar hampir Rp4.000 triliun Bapak Presiden, atau Rp3.923,2 triliun," kata Rosan.
Rosan menjelaskan, periode penghitungan capaian investasi tersebut dimulai sejak triwulan IV 2024, berlanjut sepanjang 2025, hingga triwulan III 2026.
"Jadi kami menghitung dimulainya pada triwulan empat 2024. Jadi kami menghitung dari awal tahun, tapi adalah dari triwulan empat 2024, tahun 2025 tahun penuh, 2026 hanya sampai triwulan ketiga," ujar Rosan.
Dari sisi pemerataan wilayah, Rosan mengungkapkan investasi di luar Pulau Jawa mendominasi dengan kontribusi 51,8 persen atau Rp2.031 triliun, melampaui investasi di Pulau Jawa yang tercatat sebesar 48,2 persen atau Rp1.892,2 triliun.
Berdasarkan asal modal, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat sebesar Rp1.998,7 triliun atau 50,9 persen, berbanding tipis dengan Penanaman Modal Asing (PMA) yang mencapai Rp1.924,5 triliun atau 49,1 persen.
"Kontribusi investasi dalam negeri maupun luar negerinya. Dalam negerinya 50,9 persen atau Rp1.998,7 triliun, berbanding tipis dengan PMA-nya 49,1 persen atau Rp1.924,5 triliun," katanya.
Dalam sidang yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen, ditopang kinerja investasi dan sektor produktif yang terus diperkuat.
Guna menjaga momentum pertumbuhan dan daya beli, pemerintah juga menyiapkan paket stimulus ekonomi kuartal IV 2026 yang meliputi program 1 orang 1 rekening, bantuan pangan beras, bantuan subsidi upah, hingga diskon transportasi untuk periode Natal dan Tahun Baru.
Lebih lanjut, Bappenas telah menetapkan kebutuhan investasi sebesar Rp13.032,8 triliun hingga 2029 untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
