INDUSTRY.co.id - JAKARTA - Pemerintah menyiapkan Paket Stimulus Tahap II senilai Rp 26,34 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Paket tersebut terdiri dari insentif Rp 2,04 triliun, program magang dan vokasi Rp 6,26 triliun, serta bantuan pangan Rp 18,04 triliun.
Hal itu diungkap Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo dalam Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua Tahun 2026 di Makassar, Jumat (23/10/2026).
"Kemudian yang mendesak permintaan Natal dan Tahun Baru. Nataru akan segera datang. Karena itu, produksi, konektivitas, dan efisiensi rantai pasok perlu diperkuat," ujar Dradjad.
Program magang menjangkau 150 ribu peserta, bantuan beras 10 kilogram untuk 33,24 juta penerima manfaat, serta SPHP kedelai Rp 500 miliar untuk perajin tahu tempe.
Langkah ini untuk merespons inflasi pangan yang mencapai 5,03 persen, dengan kenaikan cabai merah besar 25,8 persen, cabai merah keriting 22 persen, dan cabai rawit 5,07 persen.
Selain stimulus, pemerintah memperkuat rantai pasok pangan di Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Rakornas Pengendalian Inflasi menetapkan 5 arahan: optimalisasi SPHP, dukungan KUR bagi petani nelayan, perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), mitigasi El Nino, dan penguatan koordinasi TPIP-TPID bersama Bank Indonesia dan Perum Bulog.
Di Sulampua, ekonomi Sulawesi tumbuh 6,95 persen (yoy) dan Maluku-Papua 4,46 persen pada triwulan II 2026. Kemenko Perekonomian akan koordinasikan BUMN logistik untuk pilot project KAD komoditas inflasi.
Petani dan nelayan juga dihubungkan dengan off-taker seperti Perumda, BUMD, KDKMP, KMP, dan SPPG untuk perluas akses pasar.
"Saya berharap seluruh BUMN yang terlibat di dalam suplai dan pasokan tadi, itu kita tingkatkan sinergi. Karena tantangan untuk inflasi di kuartal keempat pada tahun 2026 itu sudah ada di depan mata," pungkas Dradjad.
