INDUSTRY.co.id - JAKARTA, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkuat sinergi pemerintah dan dunia usaha guna mendorong percepatan pembangunan nasional.

Penguatan kolaborasi tersebut dibahas dalam kegiatan bertajuk “Sinergi Pemerintah-Badan Usaha untuk Percepatan Pembangunan Nasional” yang digelar di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho Rotorasiko mengatakan kebutuhan pembangunan Indonesia ke depan semakin besar sehingga membutuhkan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan dunia usaha.

Menurutnya, pemerintah memiliki agenda pembangunan yang luas dan strategis, sedangkan dunia usaha memiliki kapasitas modal, teknologi, inovasi, jaringan, dan kemampuan eksekusi yang dapat mendukung realisasi agenda pembangunan tersebut.

“Pertanyaannya adalah, bagaimana kita membangun ekosistem yang membuat keduanya dapat bergerak bersama secara lebih cepat, pasti, dan produktif. Inilah semangat yang ingin terus kami dorong melalui Kadin Indonesia,” ujar Taufan.

Taufan menilai kualitas dan kesiapan proyek menjadi faktor penting dalam menarik investasi. Dunia usaha membutuhkan proyek yang memiliki kebutuhan pembangunan yang jelas, arah kebijakan yang kuat, serta kepastian dari sisi regulasi, perizinan, struktur pembiayaan, risiko, hingga model investasi.

“Kadin Indonesia siap menjadi jembatan antara kebutuhan pembangunan pemerintah dengan perspektif dan kemampuan dunia usaha. Kami percaya bahwa proyek yang baik bukan hanya proyek yang ready to offer, tetapi proyek yang benar-benar ready to invest, ready to execute, dan memberikan economic impact,” katanya.

Ia menambahkan, Kadin dapat memperkuat konektivitas antara proyek pembangunan dan investor dengan mempertemukan pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, investor, serta berbagai sumber pembiayaan.

“Kadin tidak hanya menjadi ruang komunikasi dunia usaha, tetapi juga dapat menjadi marketplace of opportunities yang mempertemukan pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, investor, dan berbagai sumber pembiayaan,” ujar Taufan.

Sebagai tindak lanjut, Kadin Indonesia bersama Kementerian PPN/Bappenas akan membentuk Task Force Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Strategis dan Inovatif.

Task Force tersebut akan menjadi ruang kerja bersama untuk memperkuat pengembangan proyek, penyusunan skema pembiayaan, serta membuka peluang investasi yang mendukung percepatan pembangunan nasional.

“Melalui Task Force ini, kita ingin memperkuat proses dari identifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan, penyiapan proyek, pengembangan skema pembiayaan, hingga mempertemukan proyek dengan badan usaha, investor, dan sumber pembiayaan yang tepat,” terang Taufan.

Tiga Aspek yang Perlu Diperkuat

WKU Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional Kadin Indonesia Bayu Priawan Djokosoetono mengatakan keterbatasan kemampuan pembiayaan pemerintah membuat kolaborasi dengan badan usaha menjadi salah satu instrumen penting untuk mempercepat pembangunan.

“Karena itu, kolaborasi pemerintah dan badan usaha bukan lagi pilihan tambahan, tetapi menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat pembangunan,” ujar Bayu.

Menurut Bayu, KPBU serta pembiayaan strategis dan inovatif perlu dikembangkan sebagai ecosystem of collaboration yang mempertemukan pemerintah, badan usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat.

“KPBU dan pembiayaan strategis inovatif harus kita dorong menjadi sebuah ecosystem of collaboration, sebuah ekosistem yang mempertemukan pemerintah sebagai pemilik mandat pembangunan, badan usaha sebagai pelaksana dan inovator, lembaga keuangan sebagai penyedia pembiayaan, serta masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan,” katanya.

Bayu menyebut terdapat tiga aspek yang perlu diperkuat, yakni project readiness, Innovative financing, dan business government alignment.

Investor, lanjut dia, membutuhkan proyek dengan kejelasan regulasi dan kelembagaan, mitigasi risiko, kesiapan lahan, skema pendapatan, serta kepastian proses investasi.

“Karena itu, kualitas penyiapan proyek menjadi sangat menentukan,” ujar Bayu.

Dari sisi pembiayaan, Bayu mendorong pemanfaatan berbagai instrumen inovatif, termasuk skema de-risking dan blended financing. Instrumen tersebut diharapkan dapat mempertemukan proyek dengan sumber modal yang sesuai, baik dari investor domestik maupun internasional.

Sementara itu, business government alignment diperlukan agar pemerintah dan dunia usaha dapat saling memberikan masukan mengenai prioritas pembangunan, kondisi lapangan, risiko investasi, kebutuhan pasar, serta berbagai hambatan yang dihadapi investor.

Bayu menegaskan Kadin Indonesia siap memperkuat perannya sebagai penghubung antara pemerintah dan dunia usaha. Peran tersebut antara lain dilakukan melalui Satgas Kadin KPBU dan Pembiayaan Strategis Inovatif yang dibentuk bersama Direktorat Pembiayaan Inovatif Strategis.

Satgas tersebut akan menjadi platform kolaborasi dan fasilitasi dunia usaha untuk memberikan masukan pasar, mendorong peningkatan bankability proyek, mempertemukan proyek dengan calon investor dan sumber pembiayaan, serta mengidentifikasi hambatan komersial dan pembiayaan.

“Project pipeline harus menjadi investment pipeline, dan investment pipeline harus menjadi pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tuturnya.

Perluasan Sumber Pembiayaan

Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan (PIP) Kementerian PPN/Bappenas RI Putut Hari Satyaka mengatakan meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur perlu diikuti dengan perluasan sumber pembiayaan di luar APBN dan APBD.

Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan badan usaha diperlukan untuk menghadirkan proyek yang berkualitas, layak, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“Keberhasilan Pembangunan Nasional bukan hanya diukur dari berapa banyak proyek yang dapat direncanakan atau ditawarkan kepada investor, tetapi dari berapa banyak proyek yang dapat diwujudkan menjadi investasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Putut.

Dalam forum tersebut, Putut juga menekankan tiga aspek yang perlu diperkuat, yakni kualitas perencanaan dan penyiapan proyek, penguatan ekosistem investasi, serta penguatan dialog antara pemerintah dan badan usaha.

Acara tersebut turut dihadiri WKU Wilayah Kalimantan Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari dan Ketua Umum Kadin Provinsi Sumatra Barat Buchari Bachter.