INDUSTRY.co.id - Bali – Indonesia memasuki babak baru hilirisasi mineral kritis. Setelah investasi besar mengalir ke pembangunan smelter dan fasilitas pemurnian, pemerintah kini mendorong pengembangan industri baterai kendaraan listrik dan manufaktur bernilai tambah tinggi untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Heldy Satrya Putera mengatakan, pemerintah telah menyusun peta jalan pengembangan industri hilir yang mencakup 28 komoditas strategis dengan estimasi kebutuhan investasi mencapai 618,1 miliar dollar AS hingga 2040.
“Selama ini, kita telah membangun fondasi pengolahan mineral melalui smelter dan fasilitas pemurnian. Saat ini, prioritas kita memasuki Tahap Dua, yaitu memperluas pengembangan ke industri baterai kendaraan listrik, Battery Energy Storage System (BESS), serta manufaktur bernilai tambah tinggi lainnya,” ujar Heldy dalam International Critical Minerals and Metals Summit (ICMMS) Indonesia 2026 di Bali, 27–30 September 2026.
Percepatan hilirisasi tersebut didukung realisasi investasi yang terus meningkat. Pada semester I 2026, investasi hilirisasi mencapai Rp300,1 triliun atau 29,7 persen dari total investasi nasional. Nilai tersebut tumbuh 6,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari total investasi tersebut, penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp212,8 triliun atau 70,9 persen, sedangkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp87,3 triliun atau 29,1 persen.
Namun, tantangan hilirisasi kini tidak lagi sebatas membangun fasilitas pengolahan. Keekonomian proyek, kepastian pasokan bahan baku, harga komoditas, pembiayaan, hingga kualitas produk menjadi faktor penentu daya saing industri mineral Indonesia.
Isu tersebut dibahas dalam ICMMS 2026 yang diselenggarakan Fastmarkets bekerja sama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Forum ini mempertemukan pemerintah, investor, pelaku industri, lembaga keuangan, serta produsen material baterai dari berbagai negara.
Sejumlah agenda pembahasan mencakup struktur biaya teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL), daya saing asam sulfat, pengembangan prekursor dan katoda baterai, serta kebijakan perdagangan nikel.
Selain itu, standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), keterlacakan rantai pasok, Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), dan Human Rights Due Diligence (HRDD) menjadi perhatian karena berkaitan dengan akses produk Indonesia ke pasar internasional.
Managing Director Fastmarkets, Catherine Oates mengatakan, kolaborasi pemerintah, industri, dan investor diperlukan untuk mengoptimalkan potensi Indonesia dalam rantai nilai mineral kritis global.
“Kolaborasi yang solid antara pemerintah, industri, dan komunitas investor akan sangat penting untuk mewujudkan potensi tersebut,” ujar Catherine.
Dengan pengembangan industri baterai dan manufaktur bernilai tambah tinggi, Indonesia berupaya melanjutkan hilirisasi dari sekadar pengolahan bahan mentah menuju produksi yang kompetitif dan memenuhi kebutuhan pasar global.