INDUSTRY.co.id - JAKARTA — Kolaborasi antarkementerian, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku usaha dinilai menjadi kunci dalam mempercepat pengembangan ekosistem ekonomi restoratif di Indonesia. Sinergi tersebut juga diperlukan agar perempuan dapat berperan lebih besar sebagai penggerak pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pesan tersebut menjadi salah satu rekomendasi utama dalam Kunstkring Dialogue: Forum Ekonomi Restoratif yang digelar pada 24–26 Juni 2026 di Jakarta. Forum tersebut menekankan bahwa pemberdayaan perempuan tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mengatakan keterbatasan kewenangan setiap kementerian membuat kolaborasi menjadi kebutuhan utama untuk mempercepat pemberdayaan perempuan.

"Misalnya, wewenang dan kemampuan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) itu terbatas. Ada kewenangan-kewenangan di kementerian lainnya yang akan sangat membantu mendorong pemberdayaan perempuan dan ekonomi restoratif," ujar Veronica.

Direktur Program Yayasan Penabulu, Rini D. Nasution, menambahkan penguatan ekosistem masyarakat sipil menjadi fondasi penting untuk membangun ekonomi restoratif yang berpihak pada perempuan.

"Melalui penguatan ekosistem masyarakat sipil, Penabulu Oxfam mengajak para pihak untuk berkolaborasi membangun ekosistem ekonomi restoratif yang mendorong perempuan sebagai pemimpin lokal, pemegang hak (rights holders), pengelola aset produktif, dan agen perubahan dalam komunitasnya," katanya.

Selain memperkuat kolaborasi, forum tersebut juga merekomendasikan kebijakan yang menempatkan perempuan sebagai aktor utama ekonomi restoratif, bukan sekadar penerima manfaat. Menurut Veronica, besarnya kontribusi perempuan terhadap perekonomian nasional belum diikuti dengan akses yang setara terhadap berbagai sumber daya.

"Menurut data, 80% UMKM di Indonesia didominasi oleh perempuan, tetapi perempuan masih terpinggirkan dan belum mendapatkan akses yang baik terhadap kesejahteraan. Bicara Indonesia Emas harus bersumber utama pada akses kepada perempuan, bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai subyek perubahan. Perempuan harus mempunyai akses yang sama untuk pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan, juga pada sumber daya alam," ujarnya.

Senada, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menilai perempuan memiliki posisi strategis dalam mendorong transformasi ekonomi berbasis pelestarian lingkungan.

"Perempuan adalah jantung pariwisata restoratif. Bagaimana perempuan di desa menjadi pusat pelestarian lingkungan dan penggerak ekonomi keluarga menjadi kekuatan nyata dari ekonomi restoratif," katanya.

Sejumlah program telah dijalankan pemerintah untuk memperluas ruang partisipasi perempuan, antara lain Kebun Pangan Perempuan (KPP), agroforestri bambu, serta Program Perhutanan Sosial Khusus Perempuan di Nusa Tenggara Timur. Program-program tersebut diarahkan untuk mendukung pelestarian lingkungan, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan keluarga, sekaligus menekan angka kemiskinan dan stunting. Ke depan, program serupa direncanakan diperluas ke sejumlah wilayah, termasuk Maluku Utara.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengatakan perempuan masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam membagi peran domestik dan aktivitas ekonomi. Karena itu, pemerintah daerah bersama Kementerian Kehutanan mendorong penyediaan lahan produksi melalui program perhutanan sosial.

"Tantangan yang dihadapi oleh perempuan di manapun adalah kondisi yang sulit dan konsistensi. Seringkali terbentur dengan kerja domestik. Saat ini sedang diusahakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kementerian Kehutanan untuk memberikan lahan produksi dari program perhutanan sosial. Sehingga lahan tersebut bisa digunakan oleh kelompok perempuan untuk memproduksi pangan dan mendukung pemberdayaan ekonomi keluarga," ujar Sherly.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial, Catur Endah Prasetiani, mengungkapkan program perhutanan sosial juga dirancang untuk mengurangi ketimpangan akses terhadap lahan, modal, dan pasar yang masih dihadapi perempuan.

"Program ini berbasis pada administrasi kartu keluarga (KK), sehingga ketimpangan terjadi saat kepala keluarga bukan perempuan. Padahal, perempuan yang bekerja mengakses kawasan hutan dua kali lipat dari laki-laki. Namun, sudah ada satu SK Perhutanan Sosial di NTT seluas 648 hektare yang diberikan untuk 335 orang, di mana 310 adalah perempuan," tuturnya.

Ketua Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL), Monica Tanuhandaru, mengatakan Kunstkring Dialogue diprakarsai bersama Penabulu-Oxfam sebagai ruang untuk mempertemukan pembuat kebijakan, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat adat dalam menyusun komitmen memperkuat peran perempuan dalam ekonomi restoratif.

"Forum dialog tiga hari ini menjadi bagian dari pameran Weaving Wonders: Tenun, Pangan, Energi, dan Perempuan — Dari Warisan ke Kekuatan Ekonomi, yang diselenggarakan di tempat yang sama oleh Yayasan Uma Nusantara," ungkap Monica. 

Forum dialog ini turut dihadiri oleh para pejabat publik sebagai panelis, antara lain Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto; Wamen PPPA Veronica Tan; Wamen Pariwisata Ni Luh Puspa, Wamen Ekonomi Kreatif Irene Umar; Wamen Perindustrian Faisol Riza; Wamen Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wamen Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu; Dirjen Perhutanan Sosial Catur Endah Prasetiani, Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Samsul Widodo, dan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. Hadir pula para akademisi, pengusaha, perwakilan masyarakat adat, serta sejumlah inovator muda di bidang ekonomi restoratif, seperti dari Spedagi, Conservana, Collabit, Kagounga, dan Bamboocoop.