INDUSTRY.co.id - Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memperkirakan sekitar 50 ribu buruh berpotensi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) jika persoalan tingginya harga gas industri tidak segera ditangani pemerintah. Kondisi tersebut dinilai dapat menekan keberlangsungan operasional sejumlah perusahaan.

Peringatan itu disampaikan Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea setelah menerima aspirasi dari perwakilan 15 perusahaan dan 15 Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (PUK SP KEP) KSPSI.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam, Andi Gani mengaku menerima banyak laporan terkait lonjakan harga gas yang membebani sektor industri. Menurutnya, situasi ini berpotensi memicu gelombang PHK dalam waktu dekat.

"Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Jika tidak segera ditangani, ancaman badai PHK bisa terjadi dalam waktu dekat," ujar Andi Gani dalam keterangannya, Minggu (21/6)

Andi Gani mengungkapkan salah satu perusahaan keramik besar di Bekasi bahkan telah menyampaikan rencana melakukan PHK terhadap ratusan pekerja akibat tingginya biaya gas industri.

Ia menilai, biaya energi yang meningkat kini menjadi beban besar bagi dunia usaha, khususnya sektor industri yang sangat bergantung pada pasokan gas untuk proses produksi.

Tak hanya sektor manufaktur, KSPSI juga menyoroti potensi ancaman PHK di sektor pertambangan, terutama industri nikel. Hal itu berkaitan dengan proses penataan perizinan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang saat ini masih berlangsung di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Meski mendukung langkah penegakan hukum dan pembenahan tata kelola pertambangan, Andi Gani meminta proses tersebut tidak menimbulkan dampak lanjutan berupa bertambahnya jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Menurut Andi Gani, dirinya telah menyampaikan persoalan tersebut langsung kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ia menyebut Bahlil merespons cepat dengan mengumpulkan sejumlah pihak untuk membahas persoalan harga gas industri.

Pertemuan serap aspirasi tersebut juga dihadiri Ketua Umum PP Kimia, Energi dan Pertambangan (KEP) KSPSI R Abdulah, Ketua PD KEP KSPSI Agus Koswara, Ketua PC KEP Bekasi Muh Yusuf, serta jajaran pengurus KEP KSPSI lainnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan pasokan gas untuk kebutuhan domestik dalam kondisi aman. Pernyataan itu disampaikan menanggapi kekhawatiran terkait ancaman PHK di sektor industri.

"Kalau pasokan saya pastikan bahwa seluruh kebutuhan domestik untuk LNG kita semua sudah tersedia. Jadi secara pasokan semuanya ada," kata Bahlil di Gedung DPR, Jakarta.

Namun Bahlil mengakui persoalan utama saat ini bukan ketersediaan gas, melainkan kenaikan harga yang mengikuti tren global.

"Harganya memang ada terjadi kenaikan dan itu bukan hanya di Indonesia. Harganya memang mengalami koreksi karena mengikuti harga dunia," ujarnya.

Ia juga menegaskan pemerintah tetap mempertahankan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk sektor industri yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.