INDUSTRY.co.id - JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menempatkan pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) sebagai salah satu prioritas pada tahun anggaran 2027. Dari pagu indikatif Kementerian PU sebesar Rp98,47 triliun, pemerintah mengalokasikan Rp1,65 triliun untuk mendanai berbagai program yang akan menjangkau 4.127 titik lokasi di berbagai daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo saat memaparkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
“Kami memberikan perhatian khusus pada Infrastruktur Berbasis Masyarakat. Menurut kami, IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun dari sisi ekonomi,” kata Dody.
Dari total anggaran IBM tersebut, sebesar Rp450 miliar dialokasikan untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang mencakup 2.000 lokasi pada sektor sumber daya air. Sementara itu, Rp1,2 triliun disiapkan untuk 2.127 lokasi kegiatan di bidang Cipta Karya.
Menurut Dody, kementeriannya terus melakukan konsolidasi dan penajaman program agar keberlanjutan manfaat IBM dapat terjaga. “Kami terus melakukan konsolidasi dan penajaman program agar dukungan terhadap IBM tetap terjaga dan manfaatnya berkelanjutan,” ujarnya.
Kementerian PU menilai program IBM sebagai investasi strategis karena mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Program P3TGAI, misalnya, berkontribusi meningkatkan produktivitas pertanian melalui perbaikan jaringan irigasi.
Di sisi lain, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) memperluas akses air minum di desa-desa, sedangkan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) mendukung peningkatan kesehatan lingkungan melalui penyediaan layanan sanitasi dan pengelolaan sampah.
Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) serta Pengembangan Kawasan Ekonomi (PKE) juga diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi kawasan. Selain itu, pembangunan jembatan gantung dipandang penting untuk membuka akses masyarakat di wilayah terpencil, termasuk bagi pelajar, petani, dan warga yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas.
Dody menegaskan Kementerian PU berkomitmen menjaga tata kelola anggaran secara efektif dan akuntabel dengan dukungan Komisi V DPR RI.
“Dengan dukungan Komisi V DPR, Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk tetap menjaga agar setiap rupiah APBN dikelola dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan akutabel. Menghasilkan output dan outcome pekerjaan pembangunan yang sesuai mutu dan kualitas ditingkatkan, tertib dalam pertanggungjawabannya, serta memberikan manfaat nyata bagi ketahanan air, konektivitas wilayah, layanan dasar, dan penyediaan prasarana publik yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” tuturnya.
Alokasi anggaran untuk IBM tersebut menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pembangunan proyek berskala besar, tetapi juga memperkuat infrastruktur dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat desa dan kawasan terpencil.
