INDUSTRY.co.id - Solo – Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H. Widodo, menegaskan bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) harus bertransformasi menjadi orkestrator utama pengelolaan keuangan daerah, bukan sekadar penyalur atau “tempat parkir” dana pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Agus dalam ajang The Asian Post Best Regional Champion Forum 2026 yang digelar di Solo, Kamis (16/4/2026). Forum ini dihadiri sejumlah pemangku kepentingan penting, termasuk Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ketua PERBAMIDA, serta para Direktur Utama dan Direktur BPD seluruh Indonesia.
Menurut Agus, dinamika kebijakan fiskal nasional dan tekanan terhadap Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN menuntut BPD untuk mengambil peran yang lebih strategis dalam menggerakkan ekonomi regional.
“Ke depan, kekuatan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh APBD, tetapi juga oleh seberapa kuat BPD mampu mengelola, menggerakkan, dan mengakselerasi aliran dana di daerah,” ujar Agus.
Ia menegaskan, BPD tidak bisa lagi hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang pasif.
"BPD harus naik kelas menjadi orkestrator pengelolaan keuangan daerah, penjaga stabilitas likuiditas, sekaligus akselerator pertumbuhan ekonomi regional," tegasnya.
Kebijakan transfer kas daerah, menurutnya, memiliki implikasi strategis terhadap likuiditas, kapasitas pembangunan, serta kesinambungan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.
Agus juga menyoroti adanya tekanan terhadap TKD dalam APBN yang berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah. Kondisi tersebut dinilai dapat menekan belanja pembangunan dan berdampak langsung pada aktivitas ekonomi lokal.
Namun, ia melihat situasi ini sebagai peluang strategis bagi BPD untuk memperkuat perannya.
“Tantangan ini justru merupakan momentum bagi BPD untuk mengoptimalkan pengelolaan dana daerah, memperkuat intermediasi ke sektor produktif, serta membangun ekosistem ekonomi daerah yang lebih terintegrasi,” jelasnya.
Dengan kata lain, di tengah keterbatasan fiskal, BPD dituntut menjadi solusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah.
Dalam forum tersebut, Agus memaparkan tiga fokus utama penguatan BPD agar mampu menjadi pilar ekonomi daerah yang tangguh:
1. Penguatan tata kelola dan manajemen risiko Untuk meningkatkan kredibilitas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap BPD.
2. Transformasi digital dan operasional guna meningkatkan efisiensi, daya saing, serta kualitas layanan kepada masyarakat dan pemerintah daerah.
3. Penguatan peran dalam ekosistem ekonomi daerah, termasuk memperluas dukungan terhadap UMKM dan sektor-sektor produktif yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
Agus menegaskan, di tengah keterbatasan fiskal, BPD bukan sekadar pelengkap, melainkan solusi strategis bagi daerah.
“Di tengah keterbatasan fiskal, BPD adalah solusi, bukan sekadar pelengkap,” tegasnya.
Melalui forum ini, Asbanda mendorong terbangunnya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator, serta industri perbankan daerah.
