INDUSTRY.co.id - Jakarta — Industri petrokimia Indonesia mulai merasakan tekanan serius akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah. Ketergantungan tinggi terhadap impor bahan baku, khususnya nafta, membuat sektor ini berada dalam posisi rentan ketika rantai pasok global terganggu.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono mengungkapkan bahwa kebutuhan nafta nasional mencapai sekitar 3 juta ton per tahun dan seluruhnya masih dipenuhi dari impor.
Sementara itu, kebutuhan bahan baku plastik seperti polyethylene (PE), polypropylene (PP), polyethylene terephthalate (PET), polystyrene (PS), hingga polyvinyl chloride (PVC) mencapai 8 juta ton, dengan sekitar 50% masih bergantung pada pasokan luar negeri.
“Ketergantungan ini menjadi titik krusial. Gangguan distribusi sedikit saja bisa langsung berdampak ke rantai produksi,” ujar Fajar melalui keterangan resminya di Jakarta (6/4).
Situasi tersebut mendorong pelaku industri mencari alternatif bahan baku, salah satunya dengan memanfaatkan liquefied petroleum gas (LPG). Bahkan, wacana pembebasan bea masuk LPG sebagai bahan baku mulai mencuat sebagai langkah strategis untuk menekan biaya dan menjaga keberlangsungan produksi.
Namun, menurut Fajar, ketersediaan energi tetap menjadi faktor paling krusial dibandingkan sekadar relaksasi kebijakan fiskal. Tanpa pasokan yang stabil, efisiensi dan daya saing industri akan sulit dipertahankan di tengah tekanan global yang semakin kompleks.
Di tengah ketidakpastian global, berbagai negara kini berlomba mengamankan pasokan bahan baku masing-masing. Kondisi ini membuat persaingan semakin ketat dan memaksa Indonesia membuka sumber pasokan baru dari kawasan seperti Asia Tengah, Afrika, hingga Amerika.
“Komunikasi sudah dilakukan, tapi konsekuensinya lead time lebih lama, bisa mencapai 50 hari. Semua negara sedang mengamankan feedstock mereka,” jelasnya.
Sementara itu, Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menilai bahwa dampak konflik Timur Tengah sangat bergantung pada durasinya. Jika berlangsung lama, tekanan terhadap industri bisa berubah dari sekadar gangguan jangka pendek menjadi masalah struktural.
“Kalau konflik berlarut hingga enam bulan atau lebih, maka dampaknya tidak lagi sementara. Ini bisa menjadi tekanan jangka panjang bagi industri,” kata Yusuf.
Dalam jangka pendek, pemerintah dinilai masih memiliki ruang untuk merespons melalui kebijakan fiskal yang fleksibel, menjaga stabilitas nilai tukar, serta memastikan subsidi tepat sasaran. Dukungan terhadap industri, terutama sektor yang bergantung pada impor energi dan bahan baku, juga dinilai krusial.
Yusuf menyarankan pemberian insentif fiskal yang lebih terarah, seperti subsidi energi untuk industri kecil dan menengah, insentif pajak bagi perusahaan yang meningkatkan efisiensi energi, serta kemudahan akses pembiayaan guna menjaga arus kas.
Terkait opsi pembebasan bea masuk LPG, ia menilai langkah tersebut dapat menjadi solusi darurat, namun harus bersifat sementara dan selektif agar tidak mengganggu sektor hulu domestik.
Dalam jangka panjang, persoalan utama justru terletak pada struktur industri nasional yang belum terintegrasi. Padahal, Indonesia memiliki potensi besar dari sumber daya seperti gas, sawit, dan mineral.
“Selama ini kita masih mengekspor bahan mentah dan mengimpor produk turunannya. Ini yang harus dibenahi,” tegas Yusuf.
Karena itu, strategi hilirisasi dan pembangunan kawasan industri terintegrasi menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan industri petrokimia nasional. Pengembangan petrokimia berbasis gas domestik, hilirisasi sawit menjadi oleokimia, serta pemanfaatan mineral untuk industri kimia lanjutan dinilai dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
Di tengah tekanan global yang belum mereda, langkah cepat dan strategi jangka panjang menjadi penentu apakah industri petrokimia Indonesia mampu bertahan—atau justru semakin tertekan.
