INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika global, termasuk kenaikan harga energi. Hal ini disampaikan oleh Airlangga Hartarto usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 19 Maret 2026.
Dalam keterangannya, Menko Perekonomian menegaskan bahwa Presiden menaruh perhatian besar terhadap pengendalian defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap berada di bawah 3 persen. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah melakukan efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga.
“Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen dan sesuai dengan arahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai K/L. Dan dengan efisiensi berbagai K/L itu defisit 3 persen bisa dijaga,” ujar Airlangga.
Selain menjaga defisit, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif terhadap dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas global lainnya. Salah satu upaya yang akan ditempuh adalah meningkatkan volume produksi batu bara.
“Bapak Presiden juga meminta agar volume daripada produksi batu bara bisa ditingkatkan. Artinya akan ada perbaikan terkait dengan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya),” jelasnya.
Sejalan dengan itu, pemerintah tengah mengkaji penyesuaian kebijakan pajak ekspor batu bara guna mengoptimalkan penerimaan negara, seiring dengan tren kenaikan harga komoditas tersebut.
Di sektor energi, pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak. Penugasan tersebut diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk segera ditindaklanjuti.
Tidak hanya itu, pemerintah juga mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema work from home (WFH) selama satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan konsumsi bahan bakar melalui pengurangan mobilitas masyarakat.
“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” ungkap Airlangga.
Skema WFH tersebut direncanakan tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diadopsi oleh sektor swasta serta pemerintah daerah. Saat ini, pemerintah masih mematangkan berbagai kebijakan tersebut sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.
Langkah-langkah ini mencerminkan pendekatan pemerintah yang adaptif, terukur, dan proaktif dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat fondasi menuju kemandirian energi dan ketahanan nasional.