INDUSTRY.co.id - Jakarta-Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menilai harga mobil listrik saat ini masih mahal sekitar 20-30 persen jika dibandingkan dengan yang berbahan bakar minyak (BBM).
"Harga mobil listrik saat ini masih mahal. Oleh karena itu, kami mengusulkan adanya pembebasan pajak penghasilan (tax holiday) untuk pengembangan mobil listrik," ungkap Sekretaris Gaikindo, Kukuh Kumara di Jakarta (24/8/2017).
Ia menambahkan, dengan adanya tax holiday bisa menarik investasi di Indonesia sekaligus bisa menekan harga mobil listrik. "Mungkin memerlukan tax holiday selama 10 hingga 15 tahun untuk investasi di Indonesia menjadi lebih menarik," katanya.
Untuk itu, Gaikindo mendukung keinginan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjadikan Indonesia bukan hanya sebagai negara berbasis industri, tapi berbasis teknologi juga.
"Gaikindo siap untuk melaksanakan isi dari Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah yang akan dikeluarkan untuk percepatan kendaraan listrik untuk transportasi," ujar Kukuh.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan mengkaji penerapan insentif pajak bagi industri mobil listrik yang saat ini masih tergolong dalam kendaraan mahal atau mewah.
"Mobil listrik itu kan mahal. Maka itu, harus ada insentif dari pemerintah. Kami saat ini tengah mengkajinya. Upaya ini dilakukan untuk mendorong industri otomotif di Tanah Air dalam mengembangkan kendaraan yang ramah lingkungan," ungkap Menperin.
Berdasarkan catatan Kemenperin, hingga saat ini populasi mobil listrik di dunia sekitar 4 juta unit dan diperkirakan pada 2020 mendatang akan mencapai 10 juta unit.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menjelaskan draf regulasi untuk mendorong pengembangan mobil listrik saat ini sedang disiapkan tim lintas kementerian yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Kemenperin, dan Kementerian ESDM.
"Soal ini peraturan presiden atau sekurang-kurangnya peraturan pemerintah (PP) kami susun dulu, kira-kira sudah hampir final kami nanti konsultasikan kepada Bapak Presiden," kata Jonan.
Yang jelas, menurut Jonan, telah ada instruksi tertulis dari Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah mendukung pengembangan mobil listrik. "Ibu Menteri Keuangan juga beberapa kali berdiskusi dengan saya bagaimana kita menunjang lingkungan yang lebih hijau atau lebih bersih," jelas Jonan.
Jonan pun optimistis kebijakan mobil listrik dapat dijalankan karena mirip kebijakan penggunaan bahan bakar gas di sektor transportasi. "Jika kebijakan ini dilaksanakan, impor elpiji dan bahan bakar minyak (BBM) akan turun dan ini yang penting," pungkas Jonan.
