INDUSTRY.co.id - Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membeberkan strategi besar swasembada pangan yang diklaim menjadi fondasi utama stabilitas ekonomi nasional dalam ajang Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2), di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta.
Di hadapan pelaku usaha dan ekonom nasional, Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah mengusung dua langkah utama untuk mempercepat swasembada pangan, yakni deregulasi besar-besaran dan transformasi pertanian dari sistem tradisional menuju modern.
“Langkah kami ada dua untuk mencapai swasembada, yaitu deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional ke modern,” tegas Amran.
Dalam setahun terakhir, pemerintah menerbitkan 13 Peraturan Presiden (Perpres) di sektor pertanian—jumlah terbanyak sepanjang sejarah. Tak hanya itu, sekitar 500 regulasi internal yang dinilai menghambat percepatan program juga resmi dicabut.
Langkah deregulasi ini berdampak langsung pada penyederhanaan rantai birokrasi, percepatan distribusi sarana produksi, hingga penurunan biaya produksi petani.
Salah satu reformasi paling signifikan terjadi pada tata kelola pupuk. Jika sebelumnya distribusi pupuk harus melalui ratusan regulasi dan persetujuan lintas daerah, kini mekanismenya dipangkas menjadi jalur langsung dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia hingga ke petani.
Hasilnya? Biaya pupuk turun hingga 20 persen dan volume distribusi meningkat 700 ribu ton tanpa tambahan anggaran negara.
“Dulu petani sudah mau tanam, pupuk belum tiba. Sekarang distribusi langsung, cepat, dan tepat sasaran,” ujar Amran.
Selain deregulasi, transformasi menuju pertanian modern menjadi kunci peningkatan produktivitas. Melalui mekanisasi, efisiensi tenaga kerja mencapai 90 persen, proses panen lebih cepat, dan indeks pertanaman meningkat dari satu kali menjadi tiga kali tanam per tahun.
Efisiensi tersebut berdampak signifikan pada penurunan biaya produksi hingga 50 persen sekaligus meningkatkan pendapatan petani.
Bukti konkretnya terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang kini mencapai angka 125—tertinggi sepanjang sejarah. Capaian ini diperkuat kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram yang menciptakan perputaran ekonomi hingga Rp132 triliun di tingkat petani.
Presiden Prabowo dalam forum yang sama mengungkapkan bahwa produksi beras nasional tahun 2025 mencapai 34,7 juta ton, meningkat 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, cadangan beras Bulog menembus 4,2 juta ton—menjadi stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Untuk memperkuat ketahanan pangan jangka panjang, pemerintah juga mengoptimalkan lahan rawa sebagai kawasan produksi baru. Tahap awal revitalisasi dilakukan pada 200 ribu hektare lahan di Kalimantan dengan dukungan sistem irigasi modern.
Melalui kombinasi deregulasi agresif, modernisasi pertanian, serta penguatan kebijakan harga yang berpihak pada petani, pemerintah menempatkan sektor pangan sebagai jangkar stabilitas ekonomi nasional sekaligus fondasi swasembada berkelanjutan.
Strategi ini diharapkan tidak hanya menjaga ketahanan pangan dalam negeri, tetapi juga memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global 2026.