INDUSTRY.co.id - Jakarta, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menegaskan pariwisata ramah Muslim merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi syariah, mendorong investasi berkualitas, dan meningkatkan daya saing global Indonesia.
“Pariwisata ramah Muslim menjadi bagian dari penguatan daya saing pariwisata sekaligus pengembangan ekonomi nasional. Ini adalah upaya membangun ekosistem yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujar Ni Luh dalam acara Driving Indonesia’s Halal Industry Competitiveness & Global Export Readiness di Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Ia menekankan layanan ramah Muslim bersifat pelengkap tanpa mengubah karakter budaya destinasi. “Kita tidak mengubah karakter destinasi. Kekuatan pariwisata Indonesia justru terletak pada tradisi, budaya, dan local wisdom. Pariwisata ramah Muslim hadir untuk memperkuat destinasi melalui peningkatan standar layanan yang nyaman dan ramah bagi wisatawan Muslim, tanpa menghilangkan kekhasan budaya setempat,” katanya.
Ni Luh menyoroti besarnya potensi pasar wisata Muslim global yang diproyeksikan mencapai 245 juta wisatawan dengan belanja 235 miliar dolar AS pada 2030. Indonesia dinilai memiliki modal demografis kuat dengan populasi Muslim 248 juta jiwa, tersebar di 19 provinsi dengan populasi Muslim di atas 90 persen.
Untuk memperkuat posisi global, Kementerian Pariwisata berkolaborasi lintas lembaga melalui peluncuran Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025 sebagai alat ukur kesiapan daerah. Sebanyak 15 provinsi ditetapkan sebagai unggulan, dengan Aceh dan Banten mendapat pengakuan khusus.
Kemenpar juga memperkuat rantai nilai melalui sertifikasi halal UMKM. Hingga kini, telah difasilitasi 14.694 sertifikat halal di 391 desa wisata di 33 provinsi, serta penyusunan standar nasional layanan pariwisata ramah Muslim bersama Bappenas dan Bank Indonesia.
Menurut Ni Luh, sektor ini juga diarahkan sebagai penggerak investasi syariah. “Kita dorong pariwisata ramah Muslim sebagai platform utama investasi syariah karena sifatnya yang padat karya, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Melalui sinergi dengan KNEKS, Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian UMKM, Kemenpar memfasilitasi akses pembiayaan syariah bagi pelaku usaha pariwisata. “Saya berharap pertemuan hari ini semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Kita optimistis Indonesia mampu menjadi salah satu destinasi pariwisata ramah Muslim terdepan di dunia,” kata Ni Luh.
