INDUSTRY.co.id - Jakarta – Upaya memperkuat budaya literasi nasional mendapat angin segar. Komisi X DPR RI secara resmi menyatakan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) pada Tahun Anggaran 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI bersama Perpusnas di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Perpusnas memaparkan arah kebijakan dan prioritas kerja tahun 2026 yang berfokus pada penguatan akses literasi, pelestarian naskah kuno, hingga pemberdayaan masyarakat melalui perpustakaan.
Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz menegaskan, tahun 2026 menjadi momentum penting untuk menjaga kesinambungan program literasi nasional. Ia mengungkapkan, Perpusnas telah menetapkan delapan program prioritas sebagai tulang punggung agenda kerja, yakni:
1. Alih Wahana Naskah Kuno Nusantara
2. Alih Media Bahan Perpustakaan
3. Alih Media Naskah Kuno Nusantara
4. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)
5. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Literasi
6. Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden
7. Relawan Literasi Masyarakat (RELIMA)
8. Pelatihan Kepustakawanan.
Namun demikian, Aminudin mengakui keterbatasan anggaran menjadi tantangan nyata. Sejumlah program terpaksa harus dipangkas skalanya, termasuk penghentian sementara bantuan penyediaan 1.000 buku bagi Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
“Kondisi fiskal yang terbatas membuat kami harus memilih prioritas. Padahal, banyak program yang seharusnya ditangani oleh dua unit kerja, tetapi belum bisa didukung pembiayaannya,” ujar Aminudin.
Berdasarkan perencanaan awal, anggaran Perpusnas tahun 2026 tercatat sebesar Rp377,99 miliar, terdiri dari Rp298,54 miliar untuk Fungsi Dukungan Manajemen dan Rp79,45 miliar untuk Fungsi Perpustakaan dan Literasi. Nilai tersebut dinilai belum memadai untuk mendukung agenda literasi nasional yang semakin kompleks.
Karena itu, Perpusnas mengajukan tambahan anggaran kepada Presiden, sekaligus meminta dukungan Komisi X DPR RI agar usulan tersebut mendapat perhatian serius dalam pembahasan anggaran negara.
Komisi X DPR RI pun merespons positif dengan menyatakan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran belanja Perpusnas 2026 sebesar Rp644,68 miliar. Dukungan ini diberikan dengan catatan tetap mengikuti prosedur dan mekanisme penganggaran yang berlaku.
Kepercayaan Komisi X DPR RI kepada Perpusnas bukan tanpa dasar. Dalam RDP tersebut, kinerja penyerapan anggaran Perpusnas tahun 2025 mendapat apresiasi. Realisasi anggaran mencapai 98,93 persen dari pagu efektif, atau sekitar Rp583,25 miliar dari total Rp589,59 miliar.
Capaian positif juga terlihat pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perpustakaan. DAK Fisik terserap 90,62 persen, sementara DAK Nonfisik hampir sempurna dengan 99,75 persen. Angka ini menjadi bukti bahwa Perpusnas dinilai mampu mengelola anggaran secara efektif dan akuntabel.
Untuk tahun 2026, Perpusnas menargetkan perluasan jangkauan DAK Nonfisik agar manfaatnya semakin merata. Jika sebelumnya hanya menjangkau 204 daerah, kini ditingkatkan menjadi 272 daerah.
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Gerindra, La Tinro La Tunrung, mengingatkan agar alokasi anggaran terbatas difokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, pemerataan layanan literasi harus dimulai dari wilayah yang selama ini paling minim akses.
Dari Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana menekankan pentingnya menjaga kualitas layanan publik di tengah kebijakan efisiensi. “Efisiensi jangan sampai mengorbankan pelayanan dasar. Kita harus kreatif mencari terobosan agar layanan literasi tetap berjalan,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Anita Jacoba Gah, menilai persoalan literasi tidak cukup diselesaikan lewat program sektoral. Menurutnya, Indonesia memerlukan kerangka kebijakan literasi nasional yang lebih terpadu agar seluruh inisiatif memiliki arah yang sama.
Dengan penguatan anggaran, Perpusnas diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan, memperkecil kesenjangan akses bacaan, serta membangun fondasi sumber daya manusia Indonesia yang lebih berdaya saing di masa depan.
