INDUSTRY.co.id - Jakarta - Himpunan Kawasan Industri (HKI) menyambut positif langkah pemerintah yang memulai sidang debottlenecking investasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. HKI menilai kebijakan ini menjadi sinyal kuat keseriusan pemeritah dalam menjaga iklim investasi serta mendorong percepatan pertumbuhan industri nasional.
Ketua Umum HKI, Akhmad Ma'ruf Maulana mengatakan, kebijakan debottlenecking mencerminkan pendekatan baru pemerintah yang lebih responsif dan solutif terhadap berbagai persoalan struktural yang selama ini menghambat dunia usaha, khususnya di kawasan industri.
"Hambatan utama investasi selama ini berkutat pada pembiayaan, perizinan, dan perdagangan. Sidang debottlenecking menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya merumuskan kebijakan, tetapi juga memastikan implementasinya berjalan lintas sektor dan tidak berlarut-larut," kata Ma'ruf melalui keterangan resminya di Jakarta (23/12).
Sebagai asosiasi yang menaungi pengelola kawasan industri di seluruh Indonesia, HKI menilai debottlenecking berpotensi meberikan dampak langsung terhadap percepatan realisasi investasi. Menurut Ma'ruf, setidaknya terdapat empat manfaat utama dari kebijakan tersebut.
Pertama, mempercepat implementasi investasi di kawasan industri. Kedua, meningkatkan kepastian regulasi dan prosedur operasional bagi pelaku usaha. Ketiga, memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia industri dalam menyelesaikan hambatan secara cepat dan transparan. Dan keempat, mendukung pencapaian target pertumbuhan industri serta penciptaan lapangan kerja pada 2026.
HKI juag menekankan bahwa kebijakan debottlenecking sebaiknya tidak berhenti pada penyelesaian kasus administratif secara parsial. Pemerintah diharapkan menjadikan temuan dari sidang tersebut sebagai dasar reformasi sistem dan prosedur jangka panjang.
"Debottlenecking akan jauh lebih berdampak apabila diikuti dengan perbaikan sistem yang bersifat permanen, sehinga hambatan yang sama tidak terus berulang dan iklim usaha menjadi semakin efisien serta kompetitif," ujarnya.
Oleh karena itu, HKI menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra konstruktif pemerintah dengan memberikan masukan berbasis pengalaman lapangan dari pengelola kawasan industri dan pelaku usaha.
"Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha industri diyakini menjadi kunci dalam menciptakan iklim investasi yang efisie, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga momentum petumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global," tutup Ma'ruf.
