Pengosongan Rusunawa Secara Paksa Sesuai Pancasila?

Oleh : Jaya Suprana | Selasa, 22 Agustus 2017 - 13:17 WIB

Jaya Suprana, Budayawan Indonesia (Foto:kaskus)
Jaya Suprana, Budayawan Indonesia (Foto:kaskus)

INDUSTRY.co.id - Demi membenarkan penggusuran terhadap warga, pemerintah Daerah Khusus Istimewa Jakarta secara khusus dan istimewa menetapkan kebijakan pemberian rumah susun sebagai sejenis "ganti rugi" terhadap warga yang terpaksa mengikhlaskan diri untuk digusur atas nama pembangunan.

Description: http://rmol.co/banner/thumb/91555-11244720082017@Lomba-Foto-Poster-mini.jpg

Public Relations

Meski diprotes berbagai pihak yang menyadari kenyataan bahwa rumah susun ternyata bukan sekadar rusun namun rusunawa yaitu rumah susun sederhana berdasar sewa, namun pemerintah DKI Jakarta tetap gigih melakukan kampanye public relations demi membenarkan "pemberian" rusun yang ternyata rusunawa demi membenarkan penggusuran terhadap warga kota Jakarta atas nama pembangunan infra struktur sebagai suatu kebijakan yang sangat merakyat, serta selaras dengan sila-sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mau pun Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kampanye public relations mendukung penggusuran dengan "ganti rugi" rusunawa terkesan sukses gilang gemilang terbukti masyarakat pendukung kebijakan menggusur rakyat sangat bangga atas proyek rusunawa sebagai kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang sangat manusiawi.

Sementara rakyat yang tidak mau dipaksa pindah ke rusunawa dihujat sebagai tidak tahu diri, tidak tahu budi baik pemerintah, penentang pembangunan, kaum kriminal bahkan PKI. Kebijakan rusunawa bahkan dijadikan bahan kampanye demi memenangkan calon petahana pada pilkada Jakarta 2017 yang terbukti gagal akibat mayoritas rakyat ternyata memilih calon non-petahana.

Kenyataan

Setelah Pilkada Jakarta 2017 usai dan menjelang hari proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 2017, terberitakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI mendata kembali penunggak rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di 23 lokasi dengan total tunggakan Rp 31,7 miliar. Setidaknya, ada 9.522 unit yang menunggak, terdiri atas 6.514 warga relokasi dan 3.008 warga umum.

Djarot mempersilakan para penunggak meninggalkan unit rusunawa tersebut apabila tidak bersedia membayar tagihannya. Pasalnya masih banyak warga DKI Jakarta yang berminat menempati rusunawa. Mereka pun menyatakan sanggup membayar tagihan setiap bulan.

Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 3354 Tahun 2017 tentang pelaksanaan penertiban warga rusunawa penunggak. Setelah diberikan surat peringatan kedua, penghuni diminta menyerahkan huniannya secara sukarela kepada pengelola. Bila tidak digubris, akan dilakukan pengosongan secara paksa.   

Keberpihakan

Almarhum Gus Dur mewariskan pesan agar saya senantiasa berpihak kepada kaum tertindas. Maka saya berpihak kepada rakyat tergusur.

Namun demi menghindari kesan bahwa saya mau memaksakan keberpihakan kepada mereka yang tidak sepaham dengan saya, maka saya sengaja tidak mengambil kesimpulan apapun kecuali mempersilakan para pembaca naskah yang dimuat atas budi baik Kantor Berita Politik RMOL ini secara masing-masing mandiri mempertimbangkan, apakah memang benar atau memang tidak benar bahwa kebijakan rusunawa bagi rakyat tergusur merupakan kebijakan yang sesuai dengan sila-sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Jaya Suprana; Penulis adalah pendiri Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan

Komentar Berita

Industri Hari Ini

League Luncurkan 8 Koleksi Eksklusif Apparel Cycling

Sabtu, 14 Desember 2019 - 15:38 WIB

Dukung Timnas Balap Sepeda ke Sea Games 2019, League Luncurkan 8 Koleksi Eksklusif Apparel Cycling

Memiliki detail khas nasionalisme, apparel special edition yang didesain atas inspirasi semangat bersepeda dari ICF (Indonesian Cycling Federation) atau yang juga dikenal dengan ISSI (Ikatan…

Kepala PKPM Bahlil Lahadalia

Sabtu, 14 Desember 2019 - 14:30 WIB

Kepala BKPM Sukses Mengeksekusi Penyelesaian Permasalahan PT KS -PT Lotte Chemical Indonesia

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bersama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono menyaksikan penandatangan Nota Kesepahaman…

Oziel Zolie

Sabtu, 14 Desember 2019 - 14:09 WIB

Oziel Zolie Bakal Tempuh Jalur Hukum Vicky Prasetyo

Ternyata korban penipuan yang dilakukan Vicky Prasetyo, hingga kini terus berjatuhan. Yang terbaru penyanyi anyar Oziel Zolie, yang konon yang diajak untuk terlibat dengan project yang dilakukan…

Wisuda Sekolah Jurnalisme HNJA 2019

Sabtu, 14 Desember 2019 - 13:21 WIB

Kolaborasi Danone-SJAJI Tingkatkan Kapasitas Jurnalis Melalui Program HNJA

Jakarta - Sebanyak 13 jurnalis yang mengikuti Health and Nutrition Journalist Academy (HNJA) 2019 mengikuti kelulusannya dari program ini, Jumat 13 Desember 2019. Para jurnalis muda dari berbagai…

Cinta Laura

Sabtu, 14 Desember 2019 - 12:00 WIB

Cinta Laura Sulit Memerankan Gadis Bogor

Film yang baik tidak sekedar tontonan tapi juga bisa memberikan tuntunan buat penonton maupun pemain terlibat. Hal itu yang dirasakan oleh Cinta Laura ketika membintangi film Jeritan Malam produksi…