INDUSTRY.co.id - Jakarta – Kalangan pelaku usaha logistik dan rantai pasok nasional menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam memberantas praktik impor ilegal di pelabuhan.
Kebijakan ini dinilai strategis dan memiliki efek berganda bagi perekonomian nasional, terutama dalam melindungi industri dalam negeri, menjaga penerimaan negara, serta memperbaiki tata kelola logistik nasional.
Ketua Dewan Pembina DPP ALFI sekaligus Senior Vice President FIATA, Yukki Nugrahawan Hanafi, menilai langkah Menkeu Purbaya merupakan upaya penting untuk memperkuat kepercayaan dunia usaha dan menegakkan integritas sistem logistik nasional.
“Kita perlu mendukung penuh kebijakan Menkeu Purbaya untuk mencegah dan memberantas masuknya impor ilegal ke pasar dalam negeri. Dari sisi rantai pasok logistik, intervensi seperti ini sangat krusial karena memberikan kepercayaan bagi dunia usaha dan memperbaiki integritas sistem logistik nasional,” ujar Yukki.
Menurutnya, keberhasilan pemberantasan impor ilegal membutuhkan kepastian hukum dan penindakan tegas tidak hanya kepada pelaku usaha yang terlibat, tetapi juga terhadap oknum pemerintah yang membantu praktik tersebut. Yukki juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pemeriksaan dokumen dan kondisi kontainer di lapangan.
“Tanpa kepastian hukum dan penegakan aturan, upaya pemberantasan impor ilegal sulit efektif karena tidak menimbulkan efek jera,” tambahnya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sepanjang tahun 2024 nilai impor ilegal didominasi oleh komoditas tekstil dan produk tekstil (TPT) dengan total mencapai Rp4,6 triliun. Praktik impor ilegal tersebut telah menekan daya saing industri nasional, terutama sektor tekstil dan UMKM, sekaligus memicu peningkatan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor tersebut.
Untuk memperkuat pemberantasan impor ilegal, pelaku usaha logistik nasional mendorong pemerintah meningkatkan pengawasan fisik dan digital di pelabuhan. Salah satu usulan adalah penerapan teknologi artificial intelligence (AI) dan blockchain dalam proses pengecekan dan verifikasi dokumen barang agar lebih transparan dan cepat mendeteksi ketidaksesuaian.
Selain itu, Yukki juga menyarankan penerapan Risk-Based Inspection (RBI), yaitu pemeriksaan ketat terhadap kontainer dengan tingkat risiko tinggi sesuai profil importir, serta audit verifikasi importir untuk memastikan hanya importir terpercaya yang beroperasi.
“Koordinasi antarinstansi seperti DJBC, Polri, TNI, dan BIN sangat penting dalam pengawasan intelijen terhadap barang ilegal. Dengan pendekatan teknologi dan koordinasi lintas lembaga, kita bisa mempersempit ruang gerak impor ilegal sejak dari pelabuhan,” tegas Yukki menutup.