INDUSTRY co.id - Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga beras nasional melalui langkah kolaboratif lintas kementerian dan lembaga. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan stok beras nasional dalam kondisi aman dan operasi pasar akan diperkuat secara masif di seluruh Indonesia.
Hal itu disampaikan Mentan Amran dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (20/10), yang turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Direktur Utama Bulog.
“Harga beras secara nasional mulai turun. Namun Presiden Prabowo memerintahkan agar harga terus ditekan karena stok kita melimpah. Pemerintah akan intervensi dengan operasi pasar,” kata Mentan Amran.
Menurutnya, stok beras nasional saat ini mencapai 3 8 juta ton, termasuk lebih dari 1 juta ton untuk operasi pasar program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang akan berjalan hingga awal 2026.
Amran menegaskan, operasi pasar akan dijalankan paralel dengan pengawasan ketat terhadap distributor dan pengecer beras di seluruh Indonesia. Kolaborasi dilakukan antara Bareskrim Polri (Dikrimsus), Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Dinas terkait, dan Perum Bulog.
“Kata kuncinya, Bapak Presiden meminta harga turun sesuai HET dengan penguatan pengawasan dan intervensi pasar,” ujarnya.
Ia menegaskan pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang menjual beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau tidak sesuai mutu. “Kami imbau seluruh distributor, pedagang, dan pengecer agar patuh pada HET. Kalau masih melanggar, izinnya bisa dicabut,” tegas Amran.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan bahwa jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras kini tinggal 5 daerah, turun signifikan dari 233 kabupaten/kota pada Agustus lalu.
“Penurunan ini berkat operasi pasar yang dilakukan bersama. Kami sarankan operasi pasar rutin diselenggarakan lewat gerakan pangan murah, pasar rakyat, dan melibatkan instansi daerah dalam pengawasan,” kata Tito.
“Kami akan terus berkolaborasi dengan Bulog dalam penyaluran beras SPHP. Dinas Perdagangan dan Satgas Pangan juga akan aktif memantau harga di pasar,” ujarnya.
“Sampai saat ini sudah ada 31 laporan dan 41 tersangka terkait pelanggaran HET dan mutu beras. Kami akan terus kawal kebijakan Presiden agar tidak ada permainan harga di lapangan,” kata Listyo.
Sebagai acuan, pemerintah menetapkan HET beras medium sebesar: Rp13.500/kg untuk Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumsel, NTB, Sulawesi); Rp14.000/kg untuk Zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); Rp15.500/kg untuk Zona 3 (Maluku dan Papua).
Sedangkan beras premium ditetapkan: Rp14.900/kg untuk Zona 1, Rp15.400/kg untuk Zona 2, Rp15.800/kg untuk Zona 3.
Dengan langkah terpadu lintas kementerian dan lembaga ini, pemerintah optimistis harga beras nasional akan segera stabil, stok tetap aman hingga awal 2026, dan kesejahteraan petani serta daya beli masyarakat tetap terjaga.
