INDUSTRY.co.id - Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam menyediakan pupuk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau bagi petani.
Upaya ini dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Usman Husin mengatakan, penyediaan pupuk yang berkualitas merupakan kewajiban pemerintah dalam menjaga produktivitas sektor pertanian.
Menurut dia, kebijakan tersebut sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional.
“Kami menyambut baik instruksi Presiden Prabowo yang meminta Mentan Amran memproduksi pupuk berkualitas tinggi namun tetap terjangkau bagi petani. Ini menunjukkan perhatian serius Presiden terhadap sektor pertanian agar kesejahteraan petani meningkat dan ketahanan pangan berkelanjutan tercapai,” ujar Usman di Jakarta, Jumat (17/10).
Usman menjelaskan, saat ini pemerintah telah menetapkan harga pupuk bersubsidi melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024, yakni Rp2.250 per kilogram untuk urea, Rp2.300 per kilogram untuk NPK, dan Rp800 per kilogram untuk pupuk organik.
Ia menilai, dengan adanya instruksi Presiden, kualitas pupuk nasional diyakini akan semakin baik sehingga mampu mendongkrak produktivitas pertanian dan pendapatan petani di berbagai daerah.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kesiapan pihaknya menindaklanjuti arahan Presiden dengan langkah konkret di lapangan. Salah satu fokus utama adalah revitalisasi pabrik pupuk nasional agar sistem produksi dan distribusi berjalan lebih efisien.
“Kami siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo. Revitalisasi pabrik pupuk menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis kemandirian produksi. Dengan modernisasi ini, produksi akan lebih efisien, pasokan stabil, dan harga semakin terjangkau bagi petani,” kata Amran.
Sebagai langkah awal, PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 1,2 juta ton untuk menghadapi musim tanam Oktober–Maret 2025/2026, atau sekitar 259 persen dari ketentuan minimum stok yang ditetapkan pemerintah.
Selain itu, tersedia pula 480 ribu ton pupuk non-subsidi untuk memenuhi kebutuhan petani di luar alokasi subsidi.
Kementerian Pertanian optimistis langkah revitalisasi ini akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat sektor pertanian nasional. Melalui sistem produksi yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan, biaya produksi diharapkan menurun dan kesejahteraan petani meningkat.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.
“Presiden menekankan pentingnya perbaikan sistem produksi dan distribusi pupuk nasional agar mampu menjawab kebutuhan petani dengan cepat dan tepat. Menteri Pertanian diminta mencari skema serta terobosan agar ketersediaan pupuk tetap aman dan jika memungkinkan melakukan revitalisasi pabrik pupuk untuk menekan harga,” ujar Prasetyo.
Dengan dukungan penuh dari DPR dan koordinasi lintas kementerian, pemerintah berharap langkah strategis ini dapat memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional dan mendorong kemandirian sektor pertanian Indonesia.
