INDUSTRY.co.id - Jakarta — Penjualan Toyota Innova terus menunjukkan tren positif di tengah perlambatan pasar otomotif nasional. Model ini menjadi salah satu penopang utama kinerja Toyota di segmen kendaraan menengah ke atas. Namun, di balik capaian tersebut, Toyota menilai ada ketimpangan kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
“Kalau kita lihat, yang stabil sekarang itu justru segmen middle up. Pendapatannya relatif tidak banyak terganggu. Sementara yang middle low justru tertekan, salah satunya terlihat dari meningkatnya NPL (Non Performing Loan) dan melemahnya laju kredit,” kata Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) disela-sela gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 di ICE BSD, Tangerang (15/10).
Menurutnya, sektor otomotif merupakan cerminan kondisi ekonomi nasional. Ketika masyarakat kelas menengah bawah mengalami tekanan pendapatan, dampaknya langsung terlihat pada penjualan mobil di segmen tersebut, seperti Avanza dan model LCGC (Low Cost Green Car).
Ironisnya, lanjut Bob Azam, justru mobil mewah dan kendaraan listrik impor yang saat ini menikmati berbagai bentuk insentif dan keringanan pajak.
“Kalau kita lihat, mobil-mobil yang dipakai rakyat kecil, seperti LCGC yang sering dipakai untuk cari nafkah, malah harus bayar PPN dan pajak lain yang cukup tinggi. Sementara mobil-mobil mewah impor justru mendapat banyak subsidi dan kemudahan. Ini kan tidak fair,” tegasnya.
Toyota menilai, kebijakan insentif seharusnya lebih berpihak pada kelompok masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk kebutuhan produktif, bukan untuk gaya hidup.
“Guru, pekerja, atau masyarakat yang baru berusaha untuk punya mobil pertama, mereka inilah yang seharusnya diberi dukungan,” tambahnya.
Dirinya juga mengingatkan bahwa pengalaman masa lalu menunjukkan efek positif relaksasi pajak kendaraan. “Dulu waktu ada relaksasi pajak, penjualan langsung naik, dan justru penerimaan negara ikut meningkat. Jadi sebenarnya insentif untuk kelas menengah bawah tidak merugikan, malah bisa menumbuhkan ekonomi,” ujarnya.
Bob Azam berharap pemerintah dapat meninjau kembali arah kebijakan fiskal di sektor otomotif agar lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemerataan ekonomi.
“Yang menikmati insentif jangan hanya yang mampu membeli mobil mahal, tetapi juga mereka yang berjuang meningkatkan taraf hidup,” pungkasnya.