Asaki Minta Pemerintah Perpanjang Safeguard Keramik & Insentif Harga Gas Murah

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) berharap pemerintah segera memperpanjang insentif kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar USD 6 per MMBTU untuk industri keramik nasional. 

Hal ini menjadi sangat penting untuk mempertahankan daya saing industri keramik nasional di tengah membengkaknya biaya produksi di tahun 2025. 

Selain itu, Asaki juga mengharapkan campur tangan pemerintah dalam kepastian supply gas yang selama ini hanya berkisar 65% - 70% dari volume kontrak gas dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN).  

"Asaki meminta campur tangan pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM untuk menyelesaikan masalah gangguan supply gas yang telah berlarut-larut tanpa solusi," kata Ketua Asaki, Edy Suyanto saat dikonfirmasi di Jakarta (5/12).

Disisi lain, Asaki mendesak Menteri Keuangan segera memperpanjang kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atau safeguard keramik yang telah berakhir pada akhir November 2024. 

"Kami sangat menyayangkan lambannya dan kurangnya atensi dari Kementerian Keuangan dalam perpanjangan BMTP keramik tersebut, terlebih lagi kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap keramik impor dari Tiongkok besarannya hanya berkisar 35%-50%, jauh dari harapan dan perhitungan Asaki yang berkisar di angka 70%-100%," paparnya.

Dikatakan Edy, proses perpanjangan BMTP telah dimulai sejak enam (6) bulan yang lalu sebelum berakhirnya BMTP di akhir November lalu, sehingga seharusnya tidak ada alasan terlambat perpanjangan tersebut.

Lebih lanjut, Edy mengungkapkan bahwa pihaknya berharap dukungan dan kepastian serta kecepatan realisasi program pembangunan 3 juta rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

"Program tersebut akan menciptakan demand atau kebutuhan keramik yang cukup besar sekitar 110 juta meter persegi keramik atau setara dengan 17% kapasitas produksi keramik nasional," tutur Edy.

Kenaikan PPN 12%

Asaki berharap pemerintah mempertimbangkan kembali waktu yang tepat untuk menaikkan PPN 12%. 

Edy menilai kenaikan PPN 12% seharusnya tidak di tahun 2025, dimana kondisi daya beli masyarakat yang masih lemah akan terganggu dan mengalami penurunan karena kenaikan harga barang dan potensi inflasi akan semakin memberatkan masyarakat.

"Industri keramik dengan sangat terpaksa harus menyesuaikan harga jual produk pasca penerapan PPN 12% nanti karena adanya kenaikan harga bahan baku, sparepart, kemasan dan lainnya," jelasnya.

Selain itu, pengusaha juga dihadapkan dengan kenaikan UMP sebesar 6,5% di awal tahun 2025 yang tentunya akan menambah biaya produksi di tahun 2025. 

"Tak hanya itu, industri keramik nasional juga dibebani dengan pelemahan rupiah dimana pembayaran pemakaian gas ke PGN menggunakan USD, sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan biaya energi gas yang mana merupakan 30% dari total biaya produksi keramik," tutup Edy.